Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto/Net
Aksi Demonstrasi oleh elemen mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dianggap sangat logis. Sebab, selama ini Istana Negara dianggap ambigu dalam merespons imajinasi ngawur terkait penundaan Pemilu.
Mahasiswa juga logis melakukan aksi karena pemerintahan Jokowi gagal mengendalikan ketersediaan komoditas pangan.
Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto mengatakan, sudah menjadi tugas sejarah para mahasiswa untuk melakukan kontrol terhadap jalannya kekuasaan melalui berbagai gerakan kritis yang salah satunya adalah demonstrasi.
"Gerakan mahasiswa akan selalu muncul jika kekuasaan dianggap tidak sanggup mengeliminasi setiap isu yang bersifat normatif terkait hajat hidup orang banyak seperti gejolak harga komoditas pangan, BBM," ujar Satyo kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (11/4).
Bahkan kata Satyo, juga adanya abuse of power oleh beberapa menteri dalam kabinet Jokowi yang mengakibatkan instabilitas politik.
"Akibat beberapa menteri yang 'konyol' tersebut 'mendukung' perpanjangan masa jabatan presiden melalui amandemen UU dengan berbagai dalih," kata Satyo.
Menurut Satyo, demonstrasi oleh mahasiswa yang direncakan digelar di DPR RI dari Aliansi BEM SI pada hari ini, Senin (11/4) dapat dinilai logis ketika Istana dianggap ambigu dalam merespon imajinasi ngawur terkait penundaan pemilu.
"Pemerintah dinilai tidak relevan karena memiliki keinginan menunda Pemilu, sementara dianggap gagal mengendalikan ketersediaan komoditas pangan dan BBM dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat," jelas Satyo.
Apalagi kata Satyo, mantan Menkopolhukam, Wiranto yang kini menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) sampai turun tangan bahkan geram terhadap gaduhnya isu perpanjangan jabatan presiden melalui amandemen.
Pendapat Satyo, Wiranto juga nampak terlihat menantang klaim dan validitas big data versi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP).
Setelah itu, pihak Istana Istana terlihat panik seperti melakukan 'game changer' dengan menggelar rapat kabinet di hari Sabtu hingga Jokowi berupaya meredam isu tersebut.
"Dan Menkopolhukam Mahfud memberikan batasan kewenangan aparat keamanan dalam melakukan pengawalan dan pengamanan aksi demonstrasi agar tidak menggunakan eksesif power apalagi menggunakan senjata api," pungkas Satyo.
