Usai Jamin Pelaksanaan Pemilu, Jokowi Dituntut Bekukan Deklarasi Apdesi Abal-abal dan Tindak Relawan Jokpro

Memberikan kepastian penyelenggaraan Pemilu 2024 dengan menggelar rapat terbatas (Ratas) pada hari libur, Minggu kemarin (10/4), tidak serta merta membuat Presiden Joko Widodo lepas dari persoalan isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode.

Menurut Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, pernyataan Jokowi soal kepastian pelaksanaan pemilu kemarin adalah satu tanggung jawabnya untuk menyelesaikan kisruh penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Tapi, masih ada tanggung jawab lain yang sudah menunggu untuk dituntaskan Jokowi.

"Tanggung jawab lainnya yang harus dilakukan Jokowi dalam kontroversi ini adalah menindak oknum-oknum yang menggaungkan isu penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden," kata Jerry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (11/4).

Selain memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang berada di lingkaran pemerintah, seperti Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menko Marinvest Luhut Binsar Pandjaitan, Jerry juga mendesak Jokowi untuk membekukan rencana deklarasi 3 periode oleh Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) abal-abal pimpinan Surta Wijaya.

"Pernyataan sikap dengan menyebut tanggal pelaksanaan pemilu sudah tepat dan bijak. Sekarang tinggal dia mendesak agar tak ada deklarasi tiga periode atau penundaan pemilu dari Apdesi abal-abal," tuturnya.

Selain itu, Jerry juga meminta Jokowi membubarkan salah satu kelompok pendukungnya yang pertama kali menyuarakan ke publik soal perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode.

"Bekukan relawan JokPro, kalau perlu suruh (Polisi) tangkap mereka yang mendeklarasikan Jokowi tiga periode," demikian Jerry.