Aktivis Nurani 98, Ubedilah Badrun/Net
Selain dituntut untuk segera menurunkan harga kebutuhan pokok, Presiden Joko Widodo juga diminta untuk secara tegas menolak perpanjangan masa jabatan maupun tiga periode.
Tuntutan itu disampaikan langsung oleh aktivis yang tergabung dalam Nurani 98 menanggapi perkembangan kondisi bangsa, di mana rakyat banyak menderita akibat kenaikan harga kebutuhan pokok yang melonjak, KKN marak terjadi, hingga orang Istana mau memperpanjang kekuasaannya.
"Maka kami komunitas aktivis 98 yang tergabung dalam Nurani 98 berlatar belakang dari berbagai profesi, baik akademisi, peneliti, wiraswasta dan pekerja profesional menyatakan sikap," ujar aktivis Nurani 98, Ubedilah Badrun kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (10/4).
Sikap yang disampaikan adalah, meminta pemerintah untuk menurunkan harga kebutuhan pokok rakyat dan bahan bakar minyak (BBM).
"Harga bahan pokok dan BBM saat ini naik sangat tidak wajar dan membuat rakyat hidup susah," kata Ubedilah.
Selanjutnya, Nurani 98 kata Ubedilah, meminta agar Presiden Jokowi segera menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa tidak akan bersedia demi dan untuk tujuan apapun memperpanjang masa jabatan atau periode presiden.
"Bahwa ide itu bukan saja bertentangan dengan konstitusi, tapi juga melawan aspirasi reformasi yang telah diperjuangkan dengan susah payah oleh mahasiswa '98. Sebagai kepala negara dan pemerintahan, kewajiban saya adalah memastikan tujuan reformasi tercapai," tegas Ubedilah.
Selain itu, Nurani 98 juga meminta agar Presiden Jokowi segera melakukan reshuffle kabinet yang dianggap sangat urgen dilakukan karena sejumlah menteri kurang profesional.
Tidak hanya itu, Nurani 98 juga menilai ada beberapa menteri yang kalah menghadapi kejahatan ekonomi, mendukung gerakan perpanjangan masa jabatan Presiden.
"Mereka adalah LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) Nadiem Makarim, Yasonna Laoly, Muhammad Luthfi, Bahlil Lahadalia," kata Ubedilah.
Menurut Ubedilah, jika Jokowi tidak berani melakukan reshuffle, maka sebaiknya kabinet dibubarkan karena telah gagal memimpin dan menyelenggarakan pemerintahan yang baik.
"Dan gagal menghadirkan pemerintahan yang bersih dari KKN dan bersih dari sikap jahat yang merusak demokrasi," pungkas Ubedilah.
