Pengamat: Tidak akan Ada Aksi Besar-besaran jika Jokowi Jujur Menolak Presiden 3 Periode

Maraknya aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa belakangan ini tidak akan menjadi besar jika pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo bersikap tegas menolak penundaan Pemilu 2024 serta presiden 3 periode.

"Mahasiswa tak akan turun ke jalan jika Jokowi memberikan pernyataan yang jelas, tegas, dan lugas," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Sabtu (9/4).

Mestinya, kata Dosen Ilmu Politik Universitas Al-Azhar Indonesia ini, Jokowi secara tegas segera membuat pernyataan kepada mahasiswa dan seluruh rakyat Indonesia, bahwa pada masa kepemimpinannya itu tidak akan ada dan tak boleh ada amandemen konstitusi.

Sebab, di rapat Kabinet yang lalu, Jokowi tak menyinggung dan menyetop soal Jokowi 3 periode, melainkan hanya menyetop pembahasan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden.

Sedangkan, kata Ujang, substansi Jokowi 3 periode dengan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden sangat berbeda.

Menurut Ujang, jika penundaan atau perpanjangan masa jabatan presiden itu pemilunya diundur, artinya pemilunya bukan di 2024. Beda halnya jika wacana presiden 3 periode yang tidak menghapuskan Pemilu 2024, melainkan Jokowi bisa kembali mencalonkan diri di Pilpres selanjutnya.

"Kedua-duanya butuh amandemen. Makanya saya usulkan Jokowi mesti berkata: pada masa saya jadi presiden. Tak boleh ada dan jangan ada amandemen," tandasnya.

Beberapa hari terakhir, mahasiswa sudah mulai turun ke jalan untuk melakukan aksi demo menolak isu presiden 3 periode hingga penundaan Pemilu 2024.

Bahkan Senin (11/4), mahasiswa dari BEM Seluruh Indonesia akan unjuk rasa di Istana Negara dengan membawa tuntutan yang sama.