Ulama Muhammadiyah, Anwar Abbas/Net
Paket kebijakan pemerintah untuk menuntaskan persoalan lonjakan harga minyak goreng (Migor) dianggap belum mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat luas.
Tokoh Muhammadiyah yang pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah, Anwar Abbas mendesak pemerintah memberlakukan harga eceran tertinggi (HET) untuk migor kemasan.
"Tugas pemerintah adalah melindungi dan mensejahterakan rakyat. Oleh karena itu di tengah lonjakan harga komoditas global, pemerintah harus hadir dengan membuat kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat banyak," ujar Anwar kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (8/4).
Pada Kamis kemarin (7/4), Presiden Joko Widodo telah memulai menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) Migor sebesar Rp 300.000 untuk 3 bulan ke depan kepada masyarakat, yang dimulai dari Jambi.
Jokowi menargetkan sasaran penerima BLT Migor untuk 20 juta rakyat miskin termasuk di dalamnya pelaku usaha mikro dan kecil, supaya bisa tetap membeli Migor yang kini dalam kemasan sederhana dipatok Rp 24.000 per liter.
Sementara untuk Migor curah yang ditetapkan HET-nya menjadi Rp 14.000 per liter masih sulit dicari masyarakat di pasaran. Baru beberapa hari yang lalu pemerintah memastikan stok Migor curah akan tercukupi melalui sistem pengawasan Satuan Tugas (Satgas) Migor yang dibentuk Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan Polri.
Satgas tersebut nantinya bakal mengawasi secara melekat 24 jam mulai dari proses produksi Migor curah hingga distribusinya ke pasar-pasar, oleh perusahaan yang mendapat subsidi dari pemerintah melalui skema Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Meski begitu, tambah Anwar Abbas, pemerintah perlu menjamin stabilitas harga migor kemasan dengan cara memberlakukan HET. Karena jika harga yang diberlakukan untuk migor kemasan diserahkan ke pasar secara bebas, maka masyarakat yang akan menjadikan korbannya.
"Untuk itu, adanya keberpihakan dan ketegasan sikap yang jelas dari pemerintah untuk melindungi kebutuhan dan kepentingan rakyat banyak tentu jelas sangat dituntut," katanya.
"Untuk itu adanya koordinasi dan sinkronisasi yang baik di antara berbagai pihak yang terkait dengan masalah ini tentu sangat diharapkan," demikian Anwar Abbas.
