Isu penundaan Pemilu yang ditujukan untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo, diyakini Rizal Ramli akan terus diupayakan oleh kelompok tertentu.
Menurut mantan Menko Ekuin era Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid ini, upaya melawan Pasal 7 UUD 1945 yang mengatur soal pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden hanya dua periode, tak bisa ditangkal elite politik baik di internal maupun eksternal pemerintahan.
Sementara di sisi yang lain, suara mayoritas masyarakat yang menolak penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden, yang merupakan bagian dari demokrasi, tak lantas diperjuangkan secara nyata oleh wakil rakyat di parlemen.
Karenanya, begawan ekonomi ini menduga ada kongkalikong antara para elite politik dengan segelintir orang yang menguasai sumber daya keuangan yang kerap disebut cukong atau diistilahkan oligarki.
"Mandeknya demokrasi karena oligarki sudah konsolidasi dengan eksekutif legislatif maupun yudikatif," ujar Rizal Ramli dalam siaran kanal Youtube Bravos Radio Indonesia pada Jumat (8/4).
Di samping itu, Rizal Ramli juga melihat faktor ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, utamanya dalam bidang ekonomi, mengakumulasi kegelisahan masyarakat.
"Kehidupan rakyat dipukul dua sekaligus. Pertama kenaikan harga kebutuhan pokok plus kenaikan tarif yang vulgar, kasar sekali. Seperti listrik dinaikin diam-diam, Gas dinaikin, pajak dinaikin dan sebagainya," tuturnya.
Meski begitu, Rizal Ramli bersyukur kelompok mahasiswa akan melaksanakan aksi unjuk rasa secara besar-besaran menolak penundaan pemilu dan juga mengevaluasi kinerja dan kebijakan pemerintah Jokowi selama hampir 8 tahun berjalan.
"Alhamdulillah ternyata pemuda Indonesia bangkit menerima panggilan sejarah ini. Walaupun kalau saya ikuti setahun lalu banyak sekali yang masih skeptis. Kalangan intelektual, media, rakyat biasa mahasiswa (meyakini) 'enggak bakal kok gini gitu'. Skeptis," katanya.
Oleh karena itu, Rizal Ramli berharap besar kepada mahasiswa bisa membuat perubahan yang berarti untuk masyarakat Indonesia yang menurutnya kini sudah dihambat aspirasinya oleh penguasa.
"Ketika panggilan sejarah itu tiba, yaitu ada kelompok yang mau melakukan kudeta konstitusi dengan memperpanjang masa jabatan, ada kelompok yang ingin membuat sistem yang semakin otoriter, dan ada kelompok yang tidak peduli dengan nasib masyarakat biasa, akhirnya mahasiswa Indonesia memenuhi panggilan sejarah. Waktunya melakukan mobilisasi," tandas Rizal Ramli.
