Berita

Ketua DPR RI Puan Maharani menemui Presiden Joko Widodo di Istana Bogor/Ist

Politik

Penolakan Wacana Penundaan Pemilu Jadi Cara Puan Selamatkan Marwah Jokowi

JUMAT, 08 APRIL 2022 | 17:34 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Sikap penolakan Ketua DPR RI, Puan Maharani, terkait wacana penundaan pemilu yang terus disuarakan sejumlah menteri adalah cara untuk menyelamatkan Presiden Joko Widodo.

Begitu pandangan pengamat politik Universitas Pembangunan Nasional  (UPN) Veteran Jakarta, Danis TS Wahidin, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (8/4).

Menurut Danis, sikap politik Puan yang menolak penundaan pemilu sudah jauh-jauh hari disampaikan di hadapan publik. Sikap ini dinilai sebagai upayanya untuk menjaga marwah atau kehormatan Jokowi.


"Puan di sini mencoba menyelamatkan Jokowi dengan sikapnya menyuarakan penolakan penundaan pemilu. Ini artinya Puan menjaga dan memastikan Jokowi untuk tetap taat pada konstitusi," ujar Danis.

Puan selaku kepala lembaga legislatif, diyakini Danis, masih mempercayai kepemimpinan Jokowi yang dinilai berhasil karena merakyat, bersih, serta sangat peduli pada pembangunan infrastruktur.

"Apalagi survei yang dilakukan Litbang Kompas juga menunjukkan kepuasan publik pada pemerintah sekarang mencapai angka 73,9 persen," imbuhnya,

Akan tetapi, belakangan Danis mengamini sejumlah temuan lembaga survei yang mencatat penurunan kepuasan publik terhadap Jokowi, karena ada yang membisiki presiden untuk tak taat konstitusi dengan wacana penundaan pemilu.

"Presiden Joko Widodo didorong untuk terus berkuasa. Ini jelas melanggar konstitusi," tegasnya.

Maka dari itu, Danis melihat pertemuan Puan dan Jokowi pada Rabu (6/4) di Istana Bogor, Jawa Barat, yang juga membahas soal isu penundaan pemilu, semakin memperjelas sikap penolakan Jokowi terhadap isu penundaan pemilu dengan melarang para menterinya untuk berbicara isu penundaan pemilu.

Di sisi yang lain, Danis juga mengartikan itu sebagai upaya Puan menjalankan perannya sebagai parlemen yang sedang mengawasi pemerintah. Sikap ini patut diapresiasi dan didukung untuk memastikan demokrasi di Indonesia tidak dicederai oleh kepentingan pragmatis segelintir elite politik.

"Ini semakin memperkuat bahwa Pemilu 2024 tidak akan ditunda. Sudah ada kesepahaman keduanya untuk sama-sama menolak penundaan pemilu," demikian Danis.

Populer

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Peluang Emas Kuliah Gratis Pendaftaran Beasiswa Unggulan 2026 Resmi Dibuka

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:21

Di Posko Pengungsian, Gibran Pastikan Kebutuhan Anak-Anak Terpenuhi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:21

Prioritaskan Guru PPPK Wilayah 3T Jadi PNS

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:19

Utang AS Terus Membengkak, Tekanan Fiskal Makin Besar

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:16

Jangan Sampai Utang Gerogoti Ruang Fiskal

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:07

Purbaya Siapkan Rp31 Triliun untuk Pengalihan PPPK ke Pusat

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:05

Emas “di Bawah Bantal” Warga RI Capai 1.800 Ton, Nilainya Diprediksi Tembus Rp4.400 Triliun

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:01

Tak Benar Febrie Minta Emas 74 Kg hingga Uang Dikembalikan

Kamis, 20 Agustus 2026 | 13:45

Pemerintah Raup Rp34 Triliun dari Lelang SUN

Kamis, 20 Agustus 2026 | 13:41

Iran Siapkan Serangan Balasan hingga Eropa Jika AS Perluas Perang

Kamis, 20 Agustus 2026 | 13:41

Selengkapnya