Presiden Jokowi saat bertemu dengan Ketua DPR RI Puan Maharani/Net
Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR RI Puan Maharani di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu kemarin (6/4) menutup kemungkinan dan upaya oknum-oknum tertentu menunda Pemilu Serentak 2024.
Begitu analisis pengamat politik IAIN Gorontalo, Hendra Yasin, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (7/4).
Menurut Hendra, pertemuan kepala negara dengan Puan terjadi setelah Jokowi memperingatkan menterinya untuk tidak lagi berwacana di publik terkait penundaan pemilu dalam Rapat Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (5/4).
Dia menilai, pertemuan Jokowi dan Puan tersebut merupakan tindakan komunikasi politik terkait wacana penundaan pemilu. Dirinya meyakini pertemuan itu untuk mencari kesepahaman atas isu yang kontroversial selama beberapa bulan ke belakang.
"Saya meyakini pemilu akan tetap digelar di 2024. Ini melihat dari Jokowi yang melarang menterinya berbicara isu penundaan pemilu. Selain itu sikap Puan yang apresiasi Jokowi karena sikap tegasnya untuk melarang bawahannya berbicara isu penundaan pemilu," ujar Hendra.
Dengan presiden melarang menterinya berbicara isu penundaan pemilu, Hendra menduga telah terjadi kesepahaman antara Puan dan Jokowi, yakni sama-sama menolak penundaan pemilu.
Selain itu, momentum tersebut juga dia anggap sebagai salah satu bukti PDI Perjuangan ingin mengawal periode kedua pemerintahan Jokowi agar tuntas bekerja dan selalu sejalan dengan kepentingan rakyat.
Di samping itu, Hendra mengamati hasil survei beberapa lembaga yang menunjukkan penolakan publik terhadap penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden, sekaligus menandakan keinginan segelintir elit politik untuk menunda pemilu adalah hal tak berdasar.
Maka dari itu, Hendra menyimpulkan pertemuan Jokowi dan Puan merupakan
ending dari drama isu penundaan pemilu. Ini karena dua simbol dari legislatif dan eksekutif sudah duduk bersama dan mengkomunikasikan secara tegas penolakan penundaan pemilu.
"Bagi saya wacana penundaan pemilu sudah selesai. Pemilu tetap akan digelar pada 2024," tegasnya.
Dalam keterangan tertulisnya pada Rabu kemarin (6/4), Puan Maharani mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang melarang para menterinya untuk membuat polemik di masyarakat terkait wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden.
Apresiasi tersebut dikatakan Puan usai bertemu dengan Jokowi di Istana Bogor, kemarin yang juga menekankan soal kebutuhan mendasar dan terpenting dari rakyat saat ini bukanlah perbincangan penundaan pemilu atau perpanjangan presiden, melainkan bagaimana harga-harga sembako tidak melonjak dan juga mudah didapatkan.
Menurut Puan, ketika pemerintah lewat para menterinya terus mendengungkan wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden, hal tersebut justru akan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Padahal di saat-saat seperti ini, kata dia, sangat dibutuhkan kerjasama dan gotong royong semua elemen bangsa, baik pemerintah, aparat negara, swasta dan seluruh rakyat untuk bisa sama-sama pulih dari dampak pandemi Covid-19.
