Berita

Anggota Kongres AS, Ilhan Omar/Net

Dunia

Ilhan Omar: AS Perlu Tindak Diskriminasi Muslim di India

KAMIS, 07 APRIL 2022 | 12:52 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Berbagai kebijakan India di bawah pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi dianggap telah mendiskriminasi minoritas Muslim di sana.

Terbaru adalah larangan penggunakan jilbab oleh siswi di negara bagian Karnataka, yang memicu aksi protes dan pertengkaran antara umat Muslim dan Hindu di sana.

Anggota Kongres Amerika Serikat (AS) Ilhan Omar mendesak agar pemerintahan Presiden Joe Biden menindak kebijakan yang melawan minoritas di India.


Perempuan berjilbab itu mengecam pemerintahan Biden yang ia sebut enggan mengkritik secara terbuka kebijakan India.

"Seberapa besar pemerintahan Modi harus mengkriminalisasi tindakan Muslim di India agar kita (AS) dapat mengatakan sesuatu? Apa yang diperlukan (AS) untuk secara lahiriah mengkritik tindakan yang dilakukan pemerintahan Modi terhadap minoritas Muslim?" tanya Omar kepada Wakil Menteri Luar Negeri AS, Wendy Sherman pada Rabu (6/4).

Sementara itu, Sherman mengatakan dia setuju bahwa pemerintah harus membela setiap agama, etnis, ras, dan kualitas keragaman di dunia.

"Saya berharap kita berlatih berdiri tidak hanya untuk musuh kita, tetapi juga untuk sekutu kita," lanjut Omar.

"Tentu saja," jawab Sherman, yang juga mencatat bahwa AS telah menyuarakan keprihatinan tentang catatan hak asasi manusia India secara langsung dengan para pejabat New Delhi.

Sejumlah kelompok HAM mengatakan, Muslim India telah menyaksikan penurunan hak untuk mempraktikkan keyakinan mereka di bawah pemerintahan Modi dan Partai Bharatiya Janata (BJP).

Human Rights Watch dalam laporannya pada 2021 menyebut BJP telah menyusup ke lembaga independen, seperti polisi dan pengadilan, memberdayakan kelompok nasionalis untuk mengancam, melecehkan, dan menyerang minoritas agama dengan kekebalan hukum.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

UPDATE

Intervensi Jepang Runtuhkan Dominasi Dolar AS

Jumat, 01 Mei 2026 | 08:15

Saham Big Tech Bergerak Beragam, Alphabet dan Amazon Moncer

Jumat, 01 Mei 2026 | 07:58

Mojtaba Khamenei: Tak Ada Tempat bagi AS di Teluk Persia

Jumat, 01 Mei 2026 | 07:36

Harga Emas Melonjak setelah Jepang Intervensi Pasar Mata Uang

Jumat, 01 Mei 2026 | 07:26

STOXX 600 Capai Level 611,28 Saat Sektor Industri Melesat di Atas 1 Persen

Jumat, 01 Mei 2026 | 07:06

Diplomasi Raja Charles III terhadap ‘King’ Trump

Jumat, 01 Mei 2026 | 06:57

Celios: Kita Menolak MBG Dijadikan Alat Politik

Jumat, 01 Mei 2026 | 06:28

Keluarga, Buruh dan Prabowonomics

Jumat, 01 Mei 2026 | 06:02

Pembatalan Unjuk Rasa May Day di DPR Dianggap Warganet ‘Sudah Cair’

Jumat, 01 Mei 2026 | 05:39

Prabowo-Gibran Diselamatkan Beras

Jumat, 01 Mei 2026 | 05:15

Selengkapnya