Ketua DPD: Menteri Harus Taat pada Instruksi Presiden untuk Tidak Bicara Tunda Pemilu

Jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju harus taat pada instruksi Presiden Joko Widodo yang melarang berbicara penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan, dengan intruksi presiden itu diharapkan kegaduhan akan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden dapat diakhiri.

"Presiden sudah mengeluarkan sikap dan instruksi terkait masalah penundaan pemilu dan jabatan presiden tiga periode. Seluruh menteri harus taat terhadap hal itu," kata LaNyalla kepada wartawan, Rabu (6/4).

Menurut LaNyalla, presiden memperlihatkan ketaatannya terhadap konstitusi dengan menolak penundaan pemilu dan jabatan presiden tiga periode.

"Sebagai pembantu presiden, menteri pun harus taat dengan hal tersebut," katanya.

Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, banyak permasalahan lebih penting yang dihadapi masyarakat.

"Masyarakat masih menghadapi permasalahan ekonomi dan semakin tertekan dengan tingginya harga-harga. Saat-saat seperti ini pemerintah harusnya memberi solusi, bukan malah menambah beban pikiran masyarakat dengan masalah penundaan pemilu dan jabatan tiga periode," jelasnya.

Menurutnya, para menteri harus memperlihatkan empatinya kepada masyarakat dan tidak lagi banyak berwacana yang berujung pada kegaduhan.

"Jangan ada lagi yang menyuarakan masalah penundaan pemilu atau jabatan tiga periode. Para menteri lebih baik fokus bekerja memulihkan ekonomi yang sedang tidak baik," pungkasnya.