Berita

Sekjen FKP2B, Syafril Sjofyan/Net

Publika

Jika Kemaruk Kuasa, Mari Rame-rame Tampar Muka Jokowi

RABU, 06 APRIL 2022 | 08:58 WIB | OLEH: SYAFRIL SJOFYAN

SEKITAR Juni 2021. Hampir setahun yang lalu. Ketika Presiden Jokowi diisukan ingin memperpanjang masa jabatan hingga tiga periode, seketika dia membantah dan menolaknya bahkan dengan raut wajah serius Jokowi menyatakan bahwa ada tiga kemungkinan orang yang mendorong agar menjabat tiga periode.

Yaitu pertama, ingin “menampar muka saya”. Kedua, “mencari muka”. Dan ketiga, “ingin menjerumuskan saya”. Setelah itu wacana tiga periode padam.

Awal tahun 2022, kembali wacana itu menyala. Diawali oleh menterinya Jokowi. Bahlil, Menteri Investasi. Sang menteri berada di bawah koordinasi, Menko Maritim dan Investasi. Luhut Binsar Panjaitan.


Kemudian bergema oleh petinggi partai yang secara berturut-turut melontarkan kata serempak ingin menunda Pemilu ke 2027.

Alasan mirip hampir seragam. Hanya beda momen. Benang merahnya diakui sendiri. Sebelumnya mereka ketemuan dengan Luhut Binsar Panjaitan. Bantah? Tidak, LBP juga akhirnya “mengakui” karena ada big data, milik pribadi 110 jutaan katanya. Wow.

Pengakuan big data akhirnya heboh dan koit sendiri, setelah dibantah para ahli IT. Bukan jutaan, cuma 10.000-an. Kemudian beberapa Lembaga survei muncul dengan hasil 70 persenan rakyat tidak setuju penundaan Pemilu ataupun 3 periode.

Kandas? Ternyata tidak.  Muncul Apdesi (konon ormas “bodong” alias tidak berbadan hukum). Nah Ketua Dewan Pembina Apdesi “bodong” itu baru enam bulan. Masih anyar. Ternyata Luhut Binsar Panjaitan sendiri. Hah.

Konon lagi katanya masing- masing kepdes dapat 10 juta. Kalau ribuan hadir, heh di kali sendiri. Totalnya banyak juga ya. Di berbagai daerah muncul baliho dukungan, termasuk biaya operasi bawah tanah untuk makar konstitusi. Biayanya jelas sangat besar.

Dana dari mana? Sponsornya berduit, dugaan netizen, di negara Wakanda. Dana berasal dari konglo/mafia migor atau dari memeras atau nyolong atau hasil untung PCR. Ini mah dugaan yang berseliweran. Kecuali KPK punya nyali untuk menyelidiki dan menyidik kebenarannya.    

Seperti kata Jokowi sendiri bahwa dukungan tiga periode itu “menampar muka saya” karenanya ketika banyak dukungan, maka yang terjadi adalah mereka itu Menteri Bahlil, petinggi partai serta Luhut Binsar Panjaitan beramai-ramai mencari muka, menjerumuskan Jokowi dan sedang menampar-nampar muka Jokowi. Termasuk para Kepdes Apdesi “direkayasa” untuk ikut menampar muka Jokowi.

Lalu. Jokowi di tahun ini tidak selugas di tahun 2021. Jokowi mengeluarkan kata bersayap. Patuh konstitusi. Karena demokrasi tidak bisa menghentikan wacana tersebut katanya. Heboh! Sang menko dan Menteri Bahlil dan Ketum PKB semakin lantang, berani “menampar-nampar” Jokowi berkali-kali.

Masalahnya apa Jokowi menikmati si “pencari muka” alias si penjilat. Penjilat pantat sampai licin heh basah. Bah, apa Jokowi juga menikmati “mukanya ditampar-tampar” beramai-ramai? Bisa bonyok hingga terjerumus.

Kata orang bijak; orang biasa takkan khawatir kehilangan. Si Pembesar khawatir kehilangan kedudukannya, Si Peng-peng (menurut Rizal Ramli Peng-Peng, penguasa yang sekaligus pengusaha) khawatir kehilangan hartanya. Selebriti khawatir kehilangan kesohorannya dan kalau sampai kemudian terjadi kehilangan, itu akan menimbulkan duka.

Nah bagi si pembesar akan menggunakan kekuasannya untuk tetap bertahan di “singasana” empuk.

Jika hanya jika, ternyata Jokowi “kemaruk kuasa”, untuk bertahan di singasana. Jokowi perlu ditampar mukanya tidak saja oleh yang mendukung dan menjilat, tapi ditampar oleh rakyat banyak yang tidak setuju penundaan pemilu atau tambah periode.

Menurut beberapa survei di atas 70 persen. Waduh betapa hancurnya “muka” Jokowi. Bukan lagi bonyok, bisa nyungsep ditampar 70 persen lebih. Wow 200 jutaan penduduk. Pasti dia mengakhiri kekuasaan dengan tidak husnul khotimah. Eling!

Penulis adalah pemerhati kebijakan publik, yang juga Sekjen FKP2B, Aktivis 77-78

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya