Partai Gelora: Krisis Politik Bisa Terjadi jika Rezim Terus Operasi Muluskan Penundaan Pemilu 2024

Silaturahmi Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) 2022 beberapa waktu lalu, yang dihadiri Presiden Jokowi, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, serta Mendagri Tito Karnavian adalah contoh tindakan penyimpangan pejabat negara.

Bagaimana penyimpangan Kepala Pemerintahan dan menterinya yang terkesan mengubah tugas pemerintahan menjadi alat propoganda anti konstitusi dengan meminta perpanjangan 3 periode.

Demikian pandangan Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelora Indonesia Achmad Nur Hidayat dalam menyikapi wacana penundaan Pemilu yang digaungkan elite politik, Senin (4/4).

"Kemungkinan acara seperti Apdesi tersebut akan marak. Berbagai deklarasi elemen masyarakat diprediksi bermunculan untuk menyukseskan kampanye tiga periodenya Presiden. Deklarasi tersebut adalah hasil kerja bawah tanah pembantu-pembantu Presiden yang bekerja saat ini," ujar Matnur.

Pria yang akrab disapa Matnur itu menegaskan, gerakan bawah tanah 3 periode yang dibekingi elite, sangat berbahaya. Karena itu, Presiden Jokowi dan para pembantunya dapat dikatakan salah arah.

Argumentasi Matnur, sampai saat ini terus bermunculan sekelompok elite pemerintahan yang aktif melakukan gerakan bawah tanah untuk menyukseskan pemerintahan Jokowi berkuasa selama 3 periode.

"Bila propaganda 3 periode tersebut terus dilanjutkan maka akan berbahaya untuk ekonomi, sosial, politik Indonesia. Indonesia akan memasuki krisis baru yaitu krisis politik dan kepemimpinan,” demikian Matnur.