Berita

Managing Director Political Economy and Policy Studies, Anthony Budiawan/Net

Politik

Lembaga Survei dan Pengusaha Balik Badan dari Isu Tunda Pemilu, Anthony: Pembohong Publik Wajib Diberhentikan

SABTU, 02 APRIL 2022 | 16:42 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Isu penundaan Pemilu Serentak 2024 yang diupayakan orang-orang dekat Presiden Joko Widodo tidak mendapat dukungan publik, termasuk dua kelompok yang dijadikan dasar argumen oleh mereka.

Managing Director Political Economy and Policy Studies, Anthony Budiawan berpendapat, dua kelompok yang sangat jelas melawan arus isu penundaan pemilu adalah kelompok pengusaha dan lembaga-lembaga survei.

Anthony mengutip temuan terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menemukan sangat sedikit publik mendukung penundaan pemilu, dari total 1.220 responden survei yang diselenggarakan pada 13 sampai 20 Maret 2022.


"Banyak lembaga survei balik badan, ternyata yang dukung Jokowi 3 periode hanya 5 persen," ujar Anthony melalui akun Twitternya pada Sabtu (2/4).

Hasil lembaga survei tersebut menegasikan klaim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menyatakan bahwa hasil olah big data menunjukkan mayoritas pendukung partai yang menolak isu penundaan pemilu seperti PDIP, Demokrat, dan PKS, justru mayoritas mendukung.

Akan tetapi, Anthony kekinian mendapati pernyataan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani, yang mengaku tidak pernah diajak siapapun membahas isu penundaan pemilu.

Pada saat awal isu penundaan pemilu ini dimunculkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, para pengusaha disebut-sebut menjadi penggagas ide penundaan pemilu.

"Kini pengusaha juga balik badan, bantah klaim Menteri Bahlil bahwa pengusaha dukung penundaan pemilu," imbuh ANthony menegaskan.

Maka dari itu, Anthony meminta Presiden Joko Widodo untuk memecat menterinya yang mengupayakan penundaan pemilu maupun memperpanjang masa jabatan presiden.

"Pembohong publik wajib diberhentikan!" demikian Anthony.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya