PKS akan Seret PT ke MK, Fahira Idris: Saatnya Partai Politik yang Berjuang

Rencana judicial review (JR) presidential threshold yang akan diajukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke Mahkamah Konstitusi (MK) mendapat sambutan positif dari DPD RI.

Menurut anggota DPD RI Fahira Idris, JR tersebut salah satu praktik baik dari sebuah partai politik yang menangkap keresahan publik luas terhadap akses dan polarisasi diakibatkan pematokan 20 persen ambang batas pencalonan presiden.
 

“Saya mengapresiasi dan mendukung rencana teman-teman di PKS, termasuk jika ada parpol lainnya yang akan mengajukan JR presidential threshold ke MK," kata Fahira dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (2/4).

Ia memaparkan, fungsi parpol salah satunya menangkap keresahan publik dan memperjuangkan lewat cara-cara konstitusional. Fungsi tersebut saat ini sedang dilakukan PKS.

"Ambang batas pencalonan presiden 20 persen saat ini menjadi salah satu keresahan publik karena berbagai ekses dan polarisasi yang dihasilkannya. Semoga ikhtiar menguji PT ke MK ini menemui jalannya,” ujar Fahira

DPD RI sendiri sebelumnya sudah mengajukan JR ke MK namun mentah karena tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan.

"Maka, saat ini perjuangan menguji presidential threshold ada di tangan partai politik sebagai pemegang legal standing," tandasnya.