Lonjakan harga minyak goreng yang tidak bisa dikendalikan, usai pencabutan aturan harga eceran tertinggi (HET) oleh Kementerian Perdagangan, mengharuskan pemerintah mengeluarkan bantuan tunai kepada masyarakat.
Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo dalam jumpa pers virtual yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden dari Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat petang (1/4).
"Kita tahu harga minyak goreng naik cukup tinggi sebagai dampak dari lonjakan harga minyak sawit di pasar internasional. Untuk meringankan beban masyarakat, pemerintah akan memberikan BLT minyak goreng," ujar Jokowi.
Jokowi mengatakan, bantuan yang diberikan menyasar kelompok masyarakat yang terdaftar dalam penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan jumlah penerima mencapai puluhan juta. Di samping itu juga menyasar kelompok pedagang kaki lima (PKL).
"Bantuan itu akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang masuk ke dalam daftar bantuan pangan non tunai dan program keluarga harapan. Dan 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan," sebutnya.
Jokowi menjelaskan, bantuan yang diberikan pemerintah kepada jutaan kelompok penerima tersebut adalah sebesar Rp 100.000 setiap bulannya. Namun, pemerintah akan memberikan bantuan itu selama 3 bulan sekaligus yaitu April, Mei, dan Juni.
"Akan dibayarkan di muka pada bulan April 2022 sebesar 300 ribu rupiah," imbuhnya menegaskan.
Untuk implementasinya di lapangan, mantan Walikota Solo ini menginstruksikan kepada jajaran kementerian/lembaga terkait untuk bekerjasama.
"Saya minta Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, TNI dan Polri berkoordinasi, agar pelaksanaan bantuan ini berjalan baik dan lancar," pungkas Jokowi.
