Berita

Presiden Vladimir Putin/Net

Dunia

Putin: Mau Beli Gas Alam Kami? Buka Dulu Rekening Rubel di Bank Rusia

JUMAT, 01 APRIL 2022 | 06:24 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Rusia mantap meloloskan dekrit yang menetapkan bahwa pembeli asing harus membayar dengan mata uang rubel untuk gas Rusia. Jika mereka menolak, maka itu sama dengan pelanggaran kontrak, dan Rusia berhak menghentikan pengiriman.

Presiden Vladimir Putin mengatakan dalam pertemuan Kamis (31/3) yang membahas sektor penerbangan, bahwa dekrit tersebut telah ia tandatangani di hari itu juga dan akan berlaku efektif mulai Jumat (1/4).

“Untuk membeli gas alam Rusia, mereka harus membuka rekening rubel di bank Rusia. Dari rekening-rekening inilah pembayaran akan dilakukan untuk pengiriman gas mulai besok,” kata Putin dalam pidatonya itu.


Jika pembeli gas dari 'negara-negara yang tidak bersahabat' menolak untuk membayar gas dalam rubel, Rusia akan menganggapnya sebagai pelanggaran kontrak.

"Jika pembayaran dengan rubel tidak dilakukan, maka kami akan menganggap ini sebagai kegagalan pembeli untuk melakukan komitmen dengan semua implikasinya," ujar Putin.

Di dalam dekrit ktu juga diuraikan bahwa pembeli gas Rusia harus menggunakan rekening khusus di Gazprombank untuk membayar impor gas Rusia.

Pembeli asing sekarang wajib mentransfer mata uang asing ke satu rekening khusus, yang disebut 'K'. Gazprombank kemudian akan membeli rubel atas nama pembeli gas untuk mentransfer rubel ke akun K tersebut.

Putin mengatakan peralihan itu dimaksudkan untuk memperkuat kedaulatan Rusia, dan akan tetap pada kewajibannya pada semua kontrak.

Pernyataan Putin muncul untuk menanggapi penolakan dari Kelompok G7 terhadap pembayaran dengan rubel.

Menteri energi Jerman, Robert Habeck, mengatakan bahwa para menteri di G7 menuding apa yang ditetapkan Rusia terkait pembayaran dengan rubel adalah 'sebuah pelanggaran sepihak' dari kontrak yang ada.

Dia mengatakan para pejabat dari Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Amerika Serikat, Inggris dan Kanada akan bertemu pada Jumat (1/4) untuk mengoordinasikan posisi mereka terhadap ketentuan ini. Perwakilan Uni Eropa juga dikabarkan akan hadir.

Habeck mengatakan bahwa pembayaran dalam rubel tidak dapat diterima.

"Kami akan mendesak perusahaan yang terkena dampak untuk tidak mengikuti permintaan (Presiden Rusia Vladimir) Putin," katanya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya