Berita

Presiden Vladimir Putin/Net

Dunia

Putin: Mau Beli Gas Alam Kami? Buka Dulu Rekening Rubel di Bank Rusia

JUMAT, 01 APRIL 2022 | 06:24 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Rusia mantap meloloskan dekrit yang menetapkan bahwa pembeli asing harus membayar dengan mata uang rubel untuk gas Rusia. Jika mereka menolak, maka itu sama dengan pelanggaran kontrak, dan Rusia berhak menghentikan pengiriman.

Presiden Vladimir Putin mengatakan dalam pertemuan Kamis (31/3) yang membahas sektor penerbangan, bahwa dekrit tersebut telah ia tandatangani di hari itu juga dan akan berlaku efektif mulai Jumat (1/4).

“Untuk membeli gas alam Rusia, mereka harus membuka rekening rubel di bank Rusia. Dari rekening-rekening inilah pembayaran akan dilakukan untuk pengiriman gas mulai besok,” kata Putin dalam pidatonya itu.


Jika pembeli gas dari 'negara-negara yang tidak bersahabat' menolak untuk membayar gas dalam rubel, Rusia akan menganggapnya sebagai pelanggaran kontrak.

"Jika pembayaran dengan rubel tidak dilakukan, maka kami akan menganggap ini sebagai kegagalan pembeli untuk melakukan komitmen dengan semua implikasinya," ujar Putin.

Di dalam dekrit ktu juga diuraikan bahwa pembeli gas Rusia harus menggunakan rekening khusus di Gazprombank untuk membayar impor gas Rusia.

Pembeli asing sekarang wajib mentransfer mata uang asing ke satu rekening khusus, yang disebut 'K'. Gazprombank kemudian akan membeli rubel atas nama pembeli gas untuk mentransfer rubel ke akun K tersebut.

Putin mengatakan peralihan itu dimaksudkan untuk memperkuat kedaulatan Rusia, dan akan tetap pada kewajibannya pada semua kontrak.

Pernyataan Putin muncul untuk menanggapi penolakan dari Kelompok G7 terhadap pembayaran dengan rubel.

Menteri energi Jerman, Robert Habeck, mengatakan bahwa para menteri di G7 menuding apa yang ditetapkan Rusia terkait pembayaran dengan rubel adalah 'sebuah pelanggaran sepihak' dari kontrak yang ada.

Dia mengatakan para pejabat dari Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Amerika Serikat, Inggris dan Kanada akan bertemu pada Jumat (1/4) untuk mengoordinasikan posisi mereka terhadap ketentuan ini. Perwakilan Uni Eropa juga dikabarkan akan hadir.

Habeck mengatakan bahwa pembayaran dalam rubel tidak dapat diterima.

"Kami akan mendesak perusahaan yang terkena dampak untuk tidak mengikuti permintaan (Presiden Rusia Vladimir) Putin," katanya.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Ironi, Kasat Narkoba Polres Kukar Ditangkap Kasus Narkoba

Jumat, 15 Mei 2026 | 22:14

SOKSI Bangkitkan Program P2KB, Perkuat Kaderisasi dan Konsolidasi Golkar

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:55

Konsultasi Bilateral di Moskow, RI-Rusia Soroti Konflik Timur Tengah

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:50

Proyek Coretax DJP Digugat Buntut Aroma Monopoli

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:47

Masalah Etik dan Suap, Menteri PU Panggil Pulang ASN dari Luar Negeri

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:33

Ini Tips Menghitung Komponen Pembayaran Listrik

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:02

Nakba dan Perubahan Politik Regional di Timur Tengah

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:57

Mantan Kepala Bakamla Ingatkan Kesiapan Finansial Negara Memodernisasi Alutsista

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:37

Menko Airlangga Bertemu PM Belarus, Ini yang Dibahas

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:36

Pakar: Ibu Kota Negara RI di Jakarta Konstitusional

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:09

Selengkapnya