Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah/Net

Politik

Sudah Melampui Batas, Luhut Harusnya Ditegur Langsung oleh Jokowi

JUMAT, 01 APRIL 2022 | 05:22 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Dukungan yang disampaikan DPP Asosiasi Perangkat Desa se Indonesia (Apdesi) untuk Jokowi menjabat 3 periode terindikasi kuat hasil dari pengkondisin politik.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menduga ada pengkondisian. Sebab, belakangan terungkap DPP Apdesi yang acaranya dihadiri Jokowi memiliki Ketua Dewan Pembina yakni Luhut Binsar Pandjaitan.

Dedi menilai, suara dukungan Jokowi 3 presiden saat berlangsungnya acara Silatnas Apdesi merupakan upaya membangun opini agar seperti ada suara dari akar rumput.


"Rupanya, tetap ada relasi Menko Luhut di sana, maka semakin jelas pengkondisian itu," demikian kata Dedi.

Menurut Dedi, apa yang terjadi sudah melampui batas. Dedi pun mengatakan Presiden Jokowi sudah sepatutnya menegur keras Luhut. Argumentasinya, sikap keukeuh Luhut menyuarakan perpanjangan masa jabatan presiden dapat merusak tatanan konstitusi.

"Luhut seharusnya mendapat teguran Presiden karena lakukan manuver politik yang bisa merusak tatanan konstitusi," terang Dedi.

Dedi juga mengingatkan pada Jokowi untuk bersikap tegas. Sebab, jika Presiden justru senang dengan angin-angin propaganda, bisa disimpulkan Jokowi turut bermain untuk memuluskan langkah penambahan masa jabatan presiden.

"Kepala desa memang tidak dapat ditegur secara struktural, tetapi dalam tataran etis, jelas itu pelanggaran moral politik," pungkas Dedi.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Indeks Kecakapan Bahasa Inggris di Indonesia Masih Rendah, Ini Sebabnya

Selasa, 09 Juni 2026 | 22:16

Putusan Kasasi MA Sengketa Lahan Digugat, Prinsipal Lapor Badan Pengawas

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:53

KPK dan Polri Ternyata Lakukan Joint Investigation dalam OTT Bupati Muara Enim

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:44

Badak Kalimantan Terakhir di Alam Liar Segera Dievakuasi

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:16

Nadiem Kecewa Replik Jaksa Abaikan Fakta Persidangan

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:05

Budi Bantah Ditawari Jadi Menkeu: Sekarang Masih Menkes!

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:00

Citizen Lawsuit, Rangkap Jabatan Otto Hasibuan Digugat ke Pengadilan

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:52

DEN Ingatkan Risiko Inflasi Imbas Rupiah Melemah

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:45

Besok Prabowo ke Lampung, Tinjau RSUD Krui

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:36

Luhut: 80 Persen Data Pemerintah Sudah Terhubung Lewat GovTech Berbasis AI

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:21

Selengkapnya