Berita

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule/Net

Politik

Iwan Sumule: Logika Berpikir Menteri Bahlil Keliru dan Cenderung Bodoh

KAMIS, 31 MARET 2022 | 11:59 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ada yang salah dalam pola pikir pembantu Presiden Joko Widodo dalam memandang wacana penundaan Pemilu 2024. Sebab, penundaan itu disebut baik bagi investasi.

Adalah Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia yang terang mengeluarkan klaim tersebut usai menjadi pembicara dalam sebuah diskusi yang digelar Fraksi PKB DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (30/3).

Bagi Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule, pernyataan Bahlil itu nyeleneh dan sesat pikir.


“Logika berpikir keliru Bahlil dan cenderung bodoh,” katanya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (31/3).

Iwan Sumule menerangkan bahwa salah satu faktor investor ingin berinvestasi adalah adanya jaminan dan kepastian hukum. Sementara wacana yang turut didengungkan Menteri Bahlil itu berpotensi membuat huru-hara politik.

Artinya, jika potensi itu muncul, maka investor akan mundur teratur. Contoh nyatanya adalah sejumlah investor di Ibukota Negara baru yang mulai berguguran menarik diri.

“Jika konstitusi negara atau hukum tertinggi saja seenak udelnya mau dilanggar, bagaimana aturan hukum yang lebih rendah?” tegas Iwan Sumule.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dengan lantang meminta publik agar wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden tidak diharamkan.

Baginya permintaan agar pemilu ditunda merupakan hal yang wajar terjadi dan tidak boleh dilarang di negara demokrasi. Nantinya, wacana ini akan bergantung pada putusan di parlemen, apakah akan setuju atau tidak.

“Orang mau cerita apa saja boleh. Jangan haramkan sesuatu yang tidak haram,” tegasnya.

Tidak cukup sampai di situ. Bahlil yang sedari awal menyebut pengusaha menginginkan adanya penundaan pemilu juga mengatakan bahwa berdasarkan pandangannya, penundaan Pemilu 2024 akan baik untuk investasi.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Utang dan Delusi Pembangunan

Rabu, 16 September 2026 | 05:52

Tak Ulangi Kesalahan Purbaya, Suahasil Diharapkan Terus Gelorakan Ekonomi Konstitusi

Rabu, 16 September 2026 | 05:22

Pengukuhan Pengurus PERKAPI Bakal Dihadiri Menhum dan Ketua Komisi XIII DPR

Rabu, 16 September 2026 | 04:44

Fungsi KDKMP yang ‘Disabotase’

Rabu, 16 September 2026 | 04:24

Menhan Sjafrie Apresiasi Bantuan Jepang dalam Atasi Karhutla

Rabu, 16 September 2026 | 03:57

Politikus Senior PKS: PPHN Jangan jadi RPJPN Kedua

Rabu, 16 September 2026 | 03:30

38 Aset Senilai Rp846 Miliar Disita Kejagung dalam Kasus Febrie

Rabu, 16 September 2026 | 03:03

Kegiatan Belajar di SMPN 16 Medan Pulih 100 Persen Usai Dilanda Banjir

Rabu, 16 September 2026 | 02:48

WNA Malaysia Laporkan Pamen Polri Terkait Kasus Investasi Emas ke Bareskrim

Rabu, 16 September 2026 | 02:24

Kemensos Apresiasi Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulsel Mulai Beroperasi

Rabu, 16 September 2026 | 01:59

Selengkapnya