Berita

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule/Net

Politik

Iwan Sumule: Logika Berpikir Menteri Bahlil Keliru dan Cenderung Bodoh

KAMIS, 31 MARET 2022 | 11:59 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ada yang salah dalam pola pikir pembantu Presiden Joko Widodo dalam memandang wacana penundaan Pemilu 2024. Sebab, penundaan itu disebut baik bagi investasi.

Adalah Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia yang terang mengeluarkan klaim tersebut usai menjadi pembicara dalam sebuah diskusi yang digelar Fraksi PKB DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (30/3).

Bagi Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule, pernyataan Bahlil itu nyeleneh dan sesat pikir.


“Logika berpikir keliru Bahlil dan cenderung bodoh,” katanya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (31/3).

Iwan Sumule menerangkan bahwa salah satu faktor investor ingin berinvestasi adalah adanya jaminan dan kepastian hukum. Sementara wacana yang turut didengungkan Menteri Bahlil itu berpotensi membuat huru-hara politik.

Artinya, jika potensi itu muncul, maka investor akan mundur teratur. Contoh nyatanya adalah sejumlah investor di Ibukota Negara baru yang mulai berguguran menarik diri.

“Jika konstitusi negara atau hukum tertinggi saja seenak udelnya mau dilanggar, bagaimana aturan hukum yang lebih rendah?” tegas Iwan Sumule.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dengan lantang meminta publik agar wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden tidak diharamkan.

Baginya permintaan agar pemilu ditunda merupakan hal yang wajar terjadi dan tidak boleh dilarang di negara demokrasi. Nantinya, wacana ini akan bergantung pada putusan di parlemen, apakah akan setuju atau tidak.

“Orang mau cerita apa saja boleh. Jangan haramkan sesuatu yang tidak haram,” tegasnya.

Tidak cukup sampai di situ. Bahlil yang sedari awal menyebut pengusaha menginginkan adanya penundaan pemilu juga mengatakan bahwa berdasarkan pandangannya, penundaan Pemilu 2024 akan baik untuk investasi.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

Pergantian Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung Jadi Ujian Kekuatan Prabowo

Senin, 03 Agustus 2026 | 18:10

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya