Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Al Habsy saat menerima perwakilan serikat pekerja, kelompok kesenian, driver ojek daring dan nelayan/Ist
Sejumlah kelompok masyarakat di Jawa Timur mengadu soal wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden ke Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Melalui Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Al Habsy, elemen masyarakat dari serikat pekerja, kelompok kesenian, driver ojek daring dan nelayan itu mengeluh.
Zulkhair dari Serikat Pekerja Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Jawa Timur menyampaikan jika saat ini buruh sedang menggelar aksi di Jakarta untuk menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Kita tolak keras karena ini kejahatan konstitusi paling dahsyat dalam sejarah demokrasi kita. Kita harapkan PKS bisa memberikan ketegasan," ungkap Zulkhair kepada Aboe Bakar di sela-sela pelaksanaan Bimbingan Teknis Anggota Legislatif PKS se-Jawa Timur, Jawa Tengah dan DI Yogyakarta di Surabaya, Rabu (30/3).
Ia mengaku heran dengan pihak-pihak yang menyuarakan wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Baginya, mereka yang mendukung penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden sama sekali tidak paham konstitusi. "Mereka harus mendapatkan konsekuensi dari masyarakat," papar dia.
Hal senada diungkapkan pembina komunitas musik jalanan di Surabaya, Agus. Ia mengatakan saat ini waktunya membendung segala wacana tambah jabatan presiden karena nasib rakyat sudah carut marut.
"Harus ada partai yang berani ke depan menolak. Bagaimanapun suara rakyat suara tuhan, sekarang kemana suara tuhan itu. Mahasiswa sudah bergerak menolak, kita minta PKS juga konsisten menyuarakan itu," kata dia.
Pengurus Pokmas Wonokromo Surabaya, Heri Wahyudiono menyebut, masyarakat di bawah terutama di Wonokromo sangat tegas dan lugas menolak pemilu ditunda. "Kami sampaikan di Wonokromo tegas pak, menolak pemilu ditunda atau masa jabatan diperpanjang," ujarnya.
Perwakilan Driver Ojol Danu, juga menyuarakan hal yang sama. "Saya mewakili seluruh driver ojol menolak perpanjangan masa jabatan presiden atau tiga periode," katanya.
Menanggapi aspirasi dari kelompok masyarakat di Jawa Timur, Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Al Habsy mengaku gembira karena acara Bimtek Anggota Legislatif PKS dihadiri aspirasi dari masyarakat.
"Kami menerima aspirasi yang disampaikan secara lugas, tegas dan jelas. Saya pikir sangat update apa yang disampaikan berbagai kelompok masyarakat tentang wacana perpanjangan masa jabatan," urai Habib Aboe.
Habib Aboe menyebut aspirasi ini adalah amanah yang harus diperjuangkan dan didengar. Sebab aspirasi publik adalah nurani rakyat yang harus didengar supaya tidak ada upaya inkonstitusional demi kekuasaan.
"Bernegara itu ada aturannya. PKS tegak lurus dengan konstitusi termasuk lama masa jabatan presiden sudah diatur selama lima tahun dan maksimal dua periode. Kita mengajak seluruh komponen masyarakat mengawal UUD Negara Republik Indonesia 1945," ungkapnya.
Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan Wilayah (BPW) Jawa Timur, Jawa Tengah dan DI Yogyakarta Abdul Fikri Faqih menambahkan jika aspirasi ini akan dikawal oleh delapan anggota DPR RI Fraksi PKS asal tiga provinsi ini.
"Kami berdelapan akan mengawal aspirasi ini untuk kita suarakan lintas komisi di DPR RI," papar Wakil Ketua Komisi X DPR RI ini.
Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Jenderal PKS juga didampingi Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Abdul Fikri Faqih, Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak, Anggota Komisi I DPR RI Sukamta dan Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan Riyono.
