Berita

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule/Net

Politik

Ketum ProDEM: Demokrasi Harus Mencerdaskan, Penundaan Pemilu Itu Kejahatan Konstitusi

RABU, 30 MARET 2022 | 18:51 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden belum juga mereda. Sekalipun sejumlah lembaga survei memastikan mayoritas rakyat Indonesia menolak isu tersebut.

Selain penolakan yang masif dari masyarakat, Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule mengingatkan bahwa ada pelanggaran konstitusi dalam wacana tersebut. Bahkan parahnya lagi, bagi kelompok aktivis pro demokrasi, penundaan pemilu adalah bagian dari kejahatan konstitusi.

“Menunda pemilu atau ingin perpanjang masa jabatan presiden, bukan saja bertentangan dengan konstitusi negara, juga merupakan kejahatan konstitusi,” tegasnya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (30/3).


Iwan Sumule mengingatkan bahwa pemimpin di Indonesia seharusnya belajar pada sejarah. Di mana penguasa yang bernafsu untuk melanjutkan masa jabatannya selalu tumbang oleh rakyatnya sendiri.

Menurutnya, lubuk hati rakyat Indonesia memang menolak penguasa yang kebablasan. Untuk itu sistem demokrasi hadir untuk membatasi masa kekuasaan pemimpin agar tidak menjadi otoriter dan korup.

Demokrasi adalah sistem yang mencerdaskan rakyat dan penguasa untuk bisa bekerja dari, oleh, dan untuk rakyat. Maka itu, syarat utama demokrasi adalah kecerdasan dari penguasa untuk mengimplementasikan sistem tersebut dengan baik.  

“Sistem demokrasi dianut untuk membatasi kekuasaan, agar tak otoriter. Berdemokrasi itu mencerdaskan, karena dibutuhkan kecerdasan,” tutupnya.

Wacana penundaan pemilu sempat didengungkan oleh sekelompok elite partai koalisi, menteri, dan menko. Teranyar, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) sesumbar bahwa mereka akan mendeklarasikan dukungan presiden 3 periode. Terang-terangan mereka menyebut deklarasi akan dilakukan usai lebaran.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya