Indonesia Dicengkeram Oligarki, HMI MPO: Gerakan Mahasiswa Harus Aksi Nyata

Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) menyesalkan situasi bangsa Indonesia yang penuh dengan kepalsuan akibat cengkeraman oligarki. Dalam hal ini munculnya wacana penundaan Pemilu 2024 bahkan mengarah pada upaya amandemen konstitusi UUD 1945.

Demikian disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO), Affandi Ismail Hasan dalam sebuah webinar bertajuk "Gerakan Mahasiswa dan Perubahan" pada Selasa malam (29/3).

Menurut Affandi, dalam situasi seperti saat ini harus ada aksi nyata dari seluruh basis gerakan yang ada di seluruh Indonesia.

"Maka yang harus segera dilakukan, kita harus segera mengonsolidasikan kekuatan gerakan kemahasiswaan, pelajar, pemuda, dan elemen civil society lainnya," tegas Affandi.

Ia menegaskan, pihaknya dalam hal ini PB HMI MPO sedang berikhtiar untuk silaturahmi dan rembuk nasional. Agenda konsolidasi politik itu untuk menyikapi kebijakan nasional yang bertentangan dengan rakyat Indonesia.

"Kekuatan gerakan mahasiswa bukan hanya ikut pada isu yang berkembang dari luar dirinya, tapi bagaimana menentukan arah masa depan Bangsa," tuturnya.

Atas dasar itu, kata Affandi, langkah konkret yang akan dilakukannya adalah mengajak seluruh elemen mahasiswa untuk mengkonsolidasikan agar memanfaatkan momentum besar yang tidak boleh terlewatkan.

"Yakni MayDay, Hardiknas, dan Harkitnas 20 Mei, kemudahan menuju 28 Oktober Sumpah Pemuda. Perlu kita untuk kontinyu dan berkonsolidasi, berembuk, dan mengkaji persoalan kebangsaan kita yang tidak jelas," tegasnya.

"Di dalam catatan kami, betul bahwa rezim ini sudah semakin tercengkeram oleh oligarki, demokrasi kita yang semakin terkekang dan hadirnya buzzer yang adalah sampah peradaban dan demokrasi," demikian Affandi.