Berita

Anggota Komisi VI DPR RI, Rudi Hartono Bangun/Net

Politik

Hadapi Mudik Lebaran, Komisi VI: Direksi BUMN Mundur Kalau Gagal Benahi Layanan

SELASA, 29 MARET 2022 | 20:44 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kinerja perusahaan BUMN sektor transportasi disorot Komisi VI DPR RI. Bila para direksi tidak bisa membenahi pelayanan kepada publik, maka sebaiknya mundur.

Demikian disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI, Rudi Hartono Bangun mengkritisi kinerja para direksi BUMN sektor transportasi seperti PT KAI, Perum Damri, dan PT ASDP (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia dalam RDP di Komisi VI DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/3).

"Kalau masalah persoalan tiket saja tidak bisa dibenahi, saya nilai Direksi KAI gagal, mundur saja," kata Rudi Hartono.


Ia menekankan, para perusahaan sektor transportasi harus benar-benar mempersiapkan diri menghadapi Hari Raya Idul Fitri yang akan diikuti dengan musim mudik.

Lebih lanjut, politisi Nasdem ini tidak mau mendengar ada rakyat yang tidak bisa membeli tiket untuk pulang kampung merayakan Idul Fitri 2022.

"Jangan sampai mendekati Lebaran ini ada kenaikkan harga tiket. Karena menjelang hari H, biasanya harga melonjak," tekannya.

Legislator Dapil Sumut III juga menyoroti pelayanan PT ASDP dan Pelni, khususnya untuk kelas III yang dinilainya tidak layak.

"Saya mengingatkan kapal-kapala milik ASDP yang melayani Merak-Bakaheuni, harus selalu dicek peralatannya, jangan mengabaikan keselamatan jiwa penumpang," tuturnya.

Ia lantas mengingatkan kejadian tenggelamnya Kapal Motor (KM) Sinar Bangun di Danau Toba, Sumatera Utara pada 12 Juni 2018 silam.

"Peristiwa seperti jangan terulang lagi. Oleh karena itu, saya ingatkan pelayanan, jangan bersikap aji mumpung," tegasnya.

Masih dalam RDP tersebut, Dirut KAI Didiek Hartantyo mengaku pihaknya telah mengantisipasi animo masyarakat menjelang mudik lebaran dengan menambah 35 perjalanan kereta api.

KAI juga meningkatkan kewaspadaan keamanan dan ketertiban perjalanan dengan mengerahkan 1.642 personel petugas keamanan yang tersebar di daerah operasi dan divisi regional.

"Yang paling penting adalah pengawasan protokol kesehatan dan kapasitas angkut penumpang sesuai ketentuan," ujar Didiek.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya