BEBERAPA hari lalu tepatnya tanggal 23 Maret 2022 waktu AS harga minyak dunia naik 5 persen menjadi 121 dolar AS per barel sebagai akibat gangguan pada ekspor minyak mentah Rusia dan Kazakhstan lewat pipa Caspian Pipeline Consortium (CPC). Dampak dari kenaikan ini sudah dirasakan oleh berbagai negara.
Kenaikan ini tentu akan berakibat kenaikan harga BBM di dalam negeri dan tentunya akan menambah beban APBN dalam pengadaan BBM. Ditambah lagi pertikaian antara Arab Saudi dengan Yaman memperparah situasinya.
Sebagaimana publik mengetahui bahwa beberapa hari yang lalu kilang minyak Aramco mendapat serangan sehingga ini akan membawa ancaman ke arah kelangkaan minyak.
Sebagaimana yang diberitakan di berbagai media bahwa tingginya harga minyak dunia ini akan menyebabkan harga keekonomian Pertamax bisa tembus Rp16.000/Liter pada April 2022.
Memang harga BBM nonsubsidi, seperti Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite, sangat kecil konsumsinya yaitu 17 persen, namun saat BBM subsidi tidak ada di pasaran, konsumsi mereka melonjak mencapai 100 persen karena mereka terpaksa menggunakan BBM nonsubsidi tersebut.
Harus dimaklumi harga Pertamax dan nonsubsidi lainnya harus disesuaikan dengan harga pasar langkah ini diambil Presiden Jokowi pada periode pertama lalu untuk menjaga stabilitas keuangan pertamina agar tidak
collapse.
Namun apakah Pertamina untung di tengah bertubi-tubinya penderitaan masyarakat juga etis?
Kabarnya Pertamina nombok besar sejak 2020-2021.
Selama 2020, kompensasi yang harus dibayarkan pemerintah karena tidak ada kenaikan harga BBM dan tarif listrik adalah Rp 63,8 triliun. Kemudian pada 2021, harga kembali ditahan walaupun dari sisi global mulai ada kenaikan harga minyak dunia.
Hal ini akhirnya menambah jumlah kompensasi yang harus dibayarkan, yaitu Rp 93,1 triliun.
Maka dari itu, utang pemerintah ke Pertamina yang harus dibayarkan pada akhir 2021 adalah Rp 109 triliun, meliputi Rp 84,4 triliun untuk BBM dan Rp 24,6 triliun untuk listrik.
Ini utang yang besar. Mungkin karena utang ini BBM bersubsidi menjadi hilang di pasaran. Sulit sekali menemukan BBM Premiun (RON 88) di pompa-pompa bensin Januari-Maret 2022 ini.
Pertalite RON 90 Menjadi BBM Bersubsidi akan Berujung Sama dengan Premium Sulit Ditemukan di PasaranBelum lagi membayar utang kepada Pertamina, Pemerintah menetapkan Pertalite RON 90 menjadi BBM bersubsidi.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi menetapkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin Pertalite (RON 90) yang dijual PT Pertamina (Persero) sebagai Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) atau BBM bersubsidi.
Ketetapan tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri ESDM No 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang JBKP yang ditetapkan Menteri ESDM Arifin Tasrif pada 10 Maret 2022 lalu.
Bila sebelumnya pemerintah hanya menetapkan Premium sebagai JBKP, maka artinya kini Pertalite juga diperlakukan sama seperti halnya Premium.
Penetapan hal tersebut jangan dianggap kabar gembira oleh masyakarat. Karena Pertalite akan bernasib sama seperti premium. Tiba-tiba hilang dipasaran.
Premiun dan Pertalite akan hilang dari pasaran karena pemerintah tak kunjung membayarkan utangnya kepada Pertamina.
Pola seperti ini akan terjadi. Meskipun Pertalite murah, namun seiring dengan kenaikan harga minya dunia, Pertalite akan menjadi langka dan akhirnya publik dipaksa membeli BBM nonsubsidi yang jauh lebih mahal.
Puasa 2022 Berat secara EkonomiSituasi menjelang Ramadhan 2022 ini, selain kenaikan BBM, rakyat akan dihadapi kenaikan PPN 11 persen, mahal dan langkanya minyak goreng, gula pasir dan daging juga naik pada puasa nanti.
Seluruh BBM bersubsidi sudah dirasakan menghilang dari pompa-pompa bensin. Solar, Premium dan mungkin juga nanti Pertalite akan sulit ditemukan. Rakyat dipaksa mengisi tank kendarannya dengan BBM nonsubsidi.
Saran terbaik adalah segera atasi masalah-masalah bahan pokok tersebut bukan dengan pecitraan namun dengan kebijakan kongkret yang cerdas di antaranya mobilisasi rakyat untuk hidup lebih mandiri dari hasil produksi sendiri, memenuhi kebutuhan pokok dari kebun rakyat sendiri, pasar oligariki harus diurai, penjahat penimbun harus ditangkap dan digitalisasi pemasok bahan pokok sehingga rakyat mampu mengetahui secara
realtime ketersediaan dan harga pokok dari petani.
Pemerintah juga harus sudah mempersiapkan langkah antisipasi dampak ditimbulkan dari kenaikan harga minyak ini. Langkah antisipasi di antaranya dengan mempercepat konversi minyak nabati menjadi BBM menggunakan teknologi dari anak-anak bangsa, seperti mempercepat implementasi D100 (Diesel) dan B100 (Bensin) dari sawit.
Jika langkah antisipasi tidak cukup baik dan siap, tentunya masyarakat akan merasakan penderitaan secara bertubi-tubi sebagai dampak kenaikan BBM dan dampak turunan yang ditimbulkannya khususnya di puasa 2022 ini.
Penulis adalah Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute
