Survei Median: Mayoritas Publik di Usia Muda dan Berpendidikan Tolak Penundaan Pemilu dan Setuju Preshold 0 Persen

Wacana penundaan pemilu dan aturan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) menjadi salah satu materi dalam survei terbaru Media Survei Nasional (Median).

Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun mengatakan, survei yang dilakukan pada medio 1 hingga 7 Maret 2022 lalu itu mencatat suara mayoritas publik yang menolak penundaan pemilu.

Di mana, dari 1.200 responden yang terlibat sudah terkategorisasi mayoritas publik kalangan umur berapa dan pada jenjang pendidikan tertentu yang menolak penundaan pemilu.

"Secara umum, dari 1.200 responden ada 53,2 persen yang sangat tidak setuju dan tidak setuju pemilu ditunda. Sedangkan 25,6 persennya sangat setuju dan setuju pemilu ditunda," ujar Rico dalam keterangannya kepada Redaksi, Selasa (29/3).

Lebih rinci, Rico menyebutkan bahwa semakin muda usia responden maka semakin besar persentase penolakan yang ditemukan timnya di lapangan.

Dibeberkan Rico, sebanyak 61,8 persen responden yang berumur di bawah 20 tahun menjawab tidak setuju pemilu ditunda. Kemudian usia 20-29 tahun ada 59,5 persen; usia 30-39 tahun 54,2 persen; usia 50-59 tahun 47,2 persen; dan 60 tahun ke atas 44,3 persen.

"Dalam seluruh rentang usia itu yang tidak setuju masih lebih dominan ketimbang yang setuju ditunda dan tidak tahu atau tidak menjawab," imbuh Rico.

Sedangkan dari segmentasi tingkat pendidikan, Rico juga menemukan hal yang serupa. Di mana, sebanyak 56,6 persen responden yang tamat S1/S2/S3 menjawab tidak setuju dengan penundaan pemilu.

"Kemudian yang tamat SMU/SMK/Aliyah 53,2 persen; yang tamat SMP dan setingkatnya sebanyak 52 persen; tamat SD dan setingkatnya 52,2 persen; dan yang tidak tamat SD 50,0 persen. Dan di masing-masing tingkat pendidikan yang tidak setuju juga lebih tinggi," paparnya.

Adapun untuk presidential threshold, Rico menyebutkan 29,6 persen responden dari total 1.200 menjawab sangat tidak setuju dan tidak setuju apabila ambang batas pencalonan presiden diubah menjadi 0 persen. Namun, jumlah ini jauh lebih rendah dari yang menjawab setuju.

"Di mana ada 39,9 persen yang menjawab sangat setuju dan setuju apabila presidential threshold diubah menjadi nol persen," ucapnya.

Apabila dirinci berdasarkan segmentasi usia dan jenjang pendidikan, Rico mendapati persentase yang setuju apabila presidential threshold diubah menjadi 0 persen merata di seluruh tingkat usia, mulai dari di bawah usia 20 tahun yang sudah bisa memilih, hingga umur 60 tahun ke atas.

"Dari 100 persen pemilih berusia di bawah 20 tahun ada 41,6 persen di antaranya yang setuju PT nol persen. Sementara, dari 100 persen pemilih yang tidak tamat SD ada 52,8 persen di antaranya setuju PT nol persen," beber Rico.

"Angka tersebut masih lebih tinggi dibanding jumlah responden yang tidak sepakat PT diubah menjadi nol persen," tandasnya.

Dalam surveinya kali ini Median menggunakan metode sampel yang dipilih secara random dengan teknik Multistage Random Sampling dan proporsional atas populasi di 34 provinsi dan dua gender.

Dari 1.200 responden yang terlibat, Median mencatat margin of error sebesar kurang lebih 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.