Rizal Ramli: Tidak Ada Tanggung Jawab Pemerintah saat Solar Langka dan Kebutuhan Pokok Naik

Kelangkaan bahan bakar jenis solar, minyak goreng, dan tingginya harga kebutuhan pokok belakangan ini, terjadi sebagai akibat dari sejumlah kebijakan pemerintah yang tidak pro kepada rakyat.

Begitu dikatakan begawan ekonomi, Rizal Ramli saat berdialog bersama masyarakat di Situ Butak, Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (28/3).

Misalnya, kata Rizal Ramli, dalam konteks ketersediaan bahan bakar solar di beberapa daerah yang mulai langka, karena Pertamina sudah mulai merugi sejak beberapa bulan yang lalu. Padahal, saat harga sedang bagus, Pertamina untung, mereka tidak mempersiapkan cadangan untuk menghadapi situasi sulit hari ini.

"Sehingga pilihan sederhana, pemerintah batasi pembelian solar hanya Rp 100.000 jelas nggak cukup. Karena, selama ini solar dipakai oleh angkutan barang seluruh Indonesia, jadi ini akan mengakibatkan kenaikan harga barang ongkos kirim menjadi lebih mahal," kata Rizal.

Dikatakan Rizal Ramli, ada kemungkinan harga BBM juga akan dinaikkan bisa sampai Rp 1.500 sampai Rp 1.600 per liter. Hal ini, tentu akan menjadi beban baru bagi masyarakat saat terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok. Termasuk juga kenaikan harga tarif listrik, tarif pajak, dan lain-lain.

"Pemerintah ini betul-betul nggak mau tanggungjawab, nggak mampu menjaga stabilitas barang kebutuhan pokok dan tidak ada empatinya sama sekali atas kesusahan rakyat," tambahnya.

Rizal Ramli mengingatkan, sejak dua tahun lalu melalui wawancara media, dia sudah mewanti-wanti akan ada kenaikan harga yang diantisipasi dengan menaikkan produksi dalam negeri.

"Yang terjadi hari ini apa, mereka naikin produksi dengan proyek-proyek begini-begitu. Produksi pangan itu bukan  dengan proyek, kasih insentif para petaninya, minta hasil produksinya dinaikin. Ini malah sibuk dengan proyek," sesalnya.

Menurutnya, buat rakyat itu yang penting nyaman, bukan aman amin. Jadi sesuaikan harga-harga tersebut, sesuai dengan daya beli masyarakat dan tugas pemerintah itu membuat harga kebutuhan pokok terjangkau.

Mantan Menko Ekuin era Presiden Gus Dur ini membandingkan kondisi hari ini hampir sama dengan situasi tahun 1998. Pemerintah saat ini tidak bisa mengendalikan anggaran, tapi jor-joran mau bikin ibu kota baru.

"Akibatnya, pemerintah nggak punya uang untuk menjaga stabilitas kebutuhan pokok. Sehingga rakyat benar benar menderita, dan nggak ada solusinya," pungkasnya.