Professor of Comparative Political Anthropology University of Amsterdam, Ward Berenschot/Repro
Isu penundaan pemilu yang berimbas pada perpanjangan masa jabatan presiden bisa dikatakan sebagai dampak dari kemunduran demokrasi Indonesia yang disebabkan biaya pemilu yang tinggi.
Begitu analisis Professor of Comparative Political Anthropology University of Amsterdam, Ward Berenschot, dalam Dialog Kenegaraan LP3ES bertajuk "Penundaan Pemilu, Kemunduran Demokrasi atau Terobosan Demokrasi", yang digelar virtual pada Senin (28/3).
"Uang mempunyai peran yang sangat besar dalam kemunduran demokrasi di Indonesia, yang dapat dilihat dalam perkembangan Pemilu di Indonesia. Biaya tinggi pemilu sekarang adalah produk dari para pemimpin sebelumnya," terang Ward.
Salah satu contoh paling riil yang terlihat dalam proses pemilu di Indonesia, disebutkan Ward, adalah biaya kampanye pemilu yang tinggi. Inilah yang kemudian menghasilkan kemunduran demokrasi.
Menurutnya, ada tiga cara untuk memetakan kemunduran demokrasi yang dilihat dari biaya pemilu yang tinggi. Pertama, memaksa politisi untuk menjalin hubungan dekat dengan pengusaha. Akibatnya demokrasi di Indonesia sudah sangat rapuh karena kepentingan bisnis.
"Kedua, biaya tinggi membuat aktor politik sangat sulit untuk menentang pemerintah, menjadi oposisi berarti tidak memiliki akses ke sumber daya pemerintah, dan memiliki akses terbatas untuk mendanai kampanye pemilu," paparnya.
Kemudian yang ketiga, biaya tinggi menumbuhkan perilaku korupsi. Karena para aktor politik melakukan segala cara untuk mengembalikan pengeluaran.
"KPK sebutkan, ada hubungan kuat antara tingkat korupsi dan biaya pemilu. Praktik-praktik itu berpotensi melemahkan negara hukum dan memberi insentif untuk mengintimidasi dan melemahkan masyarakat sipil akibat usaha aktor politik untuk mengembalikan modal," bebernya.
Maka dari itu, Ward berpendapat bahwa sistem pemilu di Indonesia mesti dilakukan reformasi agar bisa menghapus ketergantungan calon kepada para pemilik modal.
"Dibutuhkan sebuah komite ilmuwan politik untuk merumuskan proposal untuk mengurangi biaya kampanye. Reformasi sistem pemilu bisa mengurangi biaya kampanye ke tingkat yang lebih sehat dan akan menciptakan demokrasi yang terbuka dan setara," demikian Ward.
