Berita

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta/Net

Politik

Minta Pemerintah Evaluasi Pendekatan Keamanan di Papua, Legislator PKS: Kasihan Prajurit TNI dan Polri di Lapangan

SELASA, 29 MARET 2022 | 09:37 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pemerintah diminta untuk melakukan evaluasi total kebijakan dan pendekatan keamanan di Papua. Sejauh ini kebijakan pemerintah fokus kepada peningkatan sistem pengamanan bagi petugas keamanan dan warga sipil serta upaya melemahkan kekuatan KKB.

“Perlu ada pendekatan baru untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Papua secara tuntas. Harus ada peningkatan kerja tim intelijen untuk memetakan secara presisi dinamika sosial, politik dan keamanan yang berkembang,” ujar anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, di Jakarta, Selasa (29/3).

Hal itu disampaikan Sukamta menanggapi terjadinya serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Nduga, Papua, yang menyebabkan dua orang prajurit TNI gugur dan 8 lainnya terluka pada Sabtu kemarin (26/3).

Hal tersebut jelas sangat memprihatinkan. Sebab serangan KKB justru semakin sering terjadi dalam 3 bulan terakhir.

Dipaparkan legislator PKS ini, sejak awal 2022 sudah ada 5 anggota TNI dan 8 warga sipil yang tewas akibat serangan KKB. Bahkan aksi teror yang semakin sering terjadi sudah menggunakan persenjataan yang lebih kuat.

“Ini mengindikasikan ada peningkatan kemampuan tempur KKB. Artinya upaya pemerintah dengan berbagai pendekatan untuk mengatasi KKB selama ini bisa dikatakan tidak berjalan efektif,” jelasnya.

Menurut Sukamta, penanganan KKB tidak bisa disamakan dengan cara mengatasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh atau teroris oleh Densus 88.

Menurut dia, persoalan di Papua kini lebih kompleks sehingga butuh kebijakan yang komprehensif dan tuntas untuk menyelesaikan seluruh persoalan.

“Kasihan prajurit TNI dan Polri di lapangan kalau tidak segera ada perbaikan kebijakan yang jelas,” ucapnya.

Persoalan di Papua sudah terlalu lama. Sehingga semestinya ada perhatian yang lebih serius dan tuntas agar persoalan di Papua bisa segera diselesaikan.

Untuk itu Sukamta mendesak ada skala prioritas yang dilakukan pemerintah dengan berpatokan kepada tujuan dalam konstitusi. Yaitu melindungi warga negara, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

UPDATE

Prabowo-Gibran Perlu Buat Kabinet Zaken

Jumat, 03 Mei 2024 | 18:00

Dahnil Jamin Pemerintahan Prabowo Jaga Kebebasan Pers

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:57

Dibantu China, Pakistan Sukses Luncurkan Misi Bulan Pertama

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:46

Prajurit Marinir Bersama Warga di Sebatik Gotong Royong Renovasi Gereja

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:36

Sakit Hati Usai Berkencan Jadi Motif Pembunuhan Wanita Dalam Koper

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:26

Pemerintah: Internet Garapan Elon Musk Menjangkau Titik Buta

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:26

Bamsoet Minta Pemerintah Transparan Soal Vaksin AstraZeneca

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:16

DPR Imbau Masyarakat Tak Tergiur Investasi Bunga Besar

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:06

Hakim MK Singgung Kekalahan Timnas U-23 dalam Sidang Sengketa Pileg

Jumat, 03 Mei 2024 | 16:53

Polisi Tangkap 2.100 Demonstran Pro-Palestina di Kampus-kampus AS

Jumat, 03 Mei 2024 | 16:19

Selengkapnya