Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Masyarakat Sipil Harus Kompak Melawan Penundaan Pemilu

MINGGU, 27 MARET 2022 | 14:29 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Wacana penundaan pemilu 2024 mencuat dari elit partai politik koalisi pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo, dibarengi oleh dua anak buah Jokowi yakni Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia turut menggaungkannya.

Managing Director Paramadina Public Policy Institute Achmad Choirul Umam meminta agar seluruh masyarakat harus kompak melawan usulan penundaan pemilu dan diminta untuk waspada adanya pergerakan para elit politik yang berusaha menyetir isu tersebut.
 
“Seluruh elemen masyarakat sipil harus terus waspada dengan gerakan kampanye penundaan pemilu. Hal ini karena meski wacana ini memang cenderung melemah karena derasnya kritik publik, tapi potensi berubahnya arah masih terbuka mengingat operasi politik masih terus dilakukan,” kata Achmad Choirul Umam dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (27/3).


Pengamat politik dari Universitas Paramadina ini menambahkan, apa yang dilakukan elit politik dengan wacana penundaan pemilu yang kemungkinan tidak terjadi namun bisa saja berbelok disebutnya sebagai ‘time-buying’ strategy.
 
“Strategi ini dilakukan bersamaan dengan strategi lain yaitu ‘face-saving’ strategy, yaitu semacam langkah antisipatif penyelamatan muka jika operasi ini gagal. Inilah yang dilakukan melalui dikeluarkannya pernyataan-pernyataan yang ambigu dan tidak tegas menyikapi isu ini,” katanya.
 
Menurutnya, jika isu penundaan pemilu 2024 terus berkembang dan tidak mampu dibendung oleh masyarakat, maka tidak mustahil akan ada perubahan konstitusi seperti yang dilakukan negara sahabat.
 
“Jika masyarakat sipil dan seluruh elemen tidak waspada, maka bukan mustahil pengubahan konstitusi untuk mengakomodasi perpanjangan kekuasaan dapat terealisasi sebagaimana yang telah terjadi di sejumlah negara yang memiliki basis demokrasi lemah seperti Argentina, Brasil, Kolombia, Pakistan, atau Rusia,” tutupnya.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bursa Asia Merah, Kospi Anjlok 1,57 Persen

Selasa, 17 November 2026 | 08:30

Robert Pattinson Resmi Jadi James Bond Baru, Buka Babak Anyar Agen 007

Selasa, 17 November 2026 | 08:24

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi, Pasar Antisipasi Kenaikan Suku Bunga The Fed

Selasa, 17 November 2026 | 08:15

Wall Street Anjlok Jelang Laporan Keuangan Nvidia

Selasa, 17 November 2026 | 07:56

STOXX 600 dan DAX Terkoreksi, Investor Waspadai Prospek AI

Selasa, 17 November 2026 | 07:45

Nasaruddin Umar: Santriwati Harus Berani Bercita-cita Tinggi

Selasa, 17 November 2026 | 07:14

Xi Jinping, Trump, dan Putin akan Bertemu di China, Ini Isu yang Dibahas

Selasa, 17 November 2026 | 07:03

Sejak "Dilecehkan" Nusron, KPK Semakin Melempem

Selasa, 17 November 2026 | 06:42

Dinasti Politik Jokowi Rapuh

Selasa, 17 November 2026 | 06:21

Pigura Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 06:09

Selengkapnya