Direktur Lokataru Haris Azhar/Net
Penetapan tersangka terhadap Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti setelah dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Menko Maritim dan Investasi (Marvest) Luhut Binsar Panjaitan terus menuai reaksi.
Teranyar, kriminalisasi terhadap dua aktivis HAM yang dilakukan oleh Menko Marvest dilawan oleh sembilan organisasi masyarakat sipil yang melakukan riset berjudul "Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya" dan diunggah ke kanal YouTube milik Haris Azhar.
Sembilan organsiasi itu adalah YLBHI, Walhi Eksekutif Nasional, Pusaka Bentala Rakyat, Walhi Papua, LBH Papua, Kontras, Jatam, Greenpeace Indonesia, dan Trend Asia.
Menanggapi hal itu, Haris Azhar menilai bahwa pendekatan ilmiah yang dilakukan oleh sembilan organisasi masyarakat sipil itu tidak ada yang salah. Mulai dari metodologi penulisan, riset, upaya penegakan hukum itu semua sudah tepat.
"Yang persoalan adalah bukan soal metodologinya, tapi soal kekuasaan," ujar Haris Azhar dalam webinar yang diselenggarakan oleh IM57+ bertajuk "Dampak Penetapan Tersangka Fatia & Haris terhadap Riset Investigatif HAM, Anti Korupsi dan Lingkungan Hidup" pada Sabtu (26/3).
Menurut Haris, dalam hasil riset itu justru digambarkan sangat jelas bahwa terjadi kerumitan antara kekuasaan dengan pelaksana bisnis.
"Dan ternyata si pelaksana bisnis adalah orang yang sangat
powerful, artinya cukup dominan," kata Haris Azhar.
Namun begitu, mantan Koordinator KontraS ini meyakini hasil riset dari sembilan organisasi masyarakat sipil akan menemukan titik terang. Sebab, kata Haris, kekuasaan yang anti dengan sains dan kebenaran akan berkahir dengan sendirinya.
"Upaya pukulan balik terhadap fakta dan pendekatan metodologi ilmu, ini saya meyakini, saya yakin betul, ini hanya sesaat. Karena kekuasaan yang dibangun tanpa ilmu pengetahuan, tanpa kebenaran, ia akan mengalami satu
down fall moment, akan berkahir," tuturnya.
Akan tetapi, peristiwa fakta-fakta represi-represi seperti ini yang ia dan rekan-rekan aktivis lainnya rasakan, itu secara otomatis akan terdokumentasi dan menjadi stimulus untuk tata kelola governance yang baru.
"Karena kebijakan-kebijakan yang anti sains anti kebenaran, atau pendekatan sains hanya untuk menjustifikasi kecurangan, itu nanti dia akan rontok dan dia meminta pertolongan," katanya.
"Kalaupun kita tidak bisa melakukan tata kelola nanti mereka sendiri yang akan meminta pertolongan tersebut, karena situasinya sudah makin mengkhawatirkan," demikian Haris Azhar.
Turut hadir dalam webinar tersebut antara lain Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti, Dewan Penasihat IM57+ Institute Sujanarko, dan Direktur Pusako Andalas Feri Amsari dan yang lainnya.
