Berita

Presiden terpilih Korea Selatan Yoon Suk-yeol/Net

Dunia

Telepon Yoon Suk-Yeol, Pertama Kali Xi Jinping Kontak Presiden yang Belum Resmi Menjabat

SABTU, 26 MARET 2022 | 14:53 WIB | LAPORAN: SULTHAN NABIL HERDIATMOKO

Tanpa diduga, Presiden China, Xi Jinping tiba-tiba menelepon Presiden terpilih Korea Selatan Yoon Suk-yeol sebelum ia resmi menjabat. Ini adalah pertama kali presiden China menelpon presiden terpilih yang belum resmi menjabat.

Pesan singkatnya, Xi mengingatkan Yoon Suk bahwa China dan Korsel adalah tetangga bersejarah.

“China dan Korea Selatan adalah tetangga permanen yang tak tergoyahkan”, ujar Xi dalam panggilan telepon pada Jumat (25/3), seperti dikutip South Morning China Post.


“China dan Korea Selatan adalah tetangga bersejarah dan mitra yang tak terpisahkan. China selalu mementingkan hubungan China-Korea Selatan,” tambah Xi.

Xi mengatakan, kondisi geopolitik di kawasan Asia sedang mengalami "cobaan". Ia merayu Yoon Suk untuk bekerjasama dalam menstabilkan keamanan dan kedaulatan di kawasan itu.

“Saat ini, komunitas internasional menghadapi banyak tantangan, dan China dan Korea Selatan memiliki tanggung jawab untuk menjaga perdamaian regional dan mempromosikan kemakmuran dunia,” ujar Xi.

Xi mengatakan, China bersedia bekerja sama dengan Korea Selatan untuk memastikan stabilitas di industri global dan rantai pasokan, serta menjaga sistem internasional dengan PBB sebagai intinya.

Dikatakan oleh para analis, Xi sepertinya sedang menilai sikap Yoon Suk terhadap China ketika ia menjabat Mei nanti.

Sejak pemilihannya awal bulan ini, Yoon telah melakukan kontak dengan para pemimpin dari Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Australia, India dan Vietnam.

Selama kampanyenya, bisa dikatakan dirinya memiliki sikap anti-China. Yoon secara terbuka mengkritik pendekatan pemimpin petahana Moon Jae-in ke China yang bagi dia terlalu damai.

Yoon yang tidak memiliki pengalaman dalam kebijakan luar negeri, telah menyatakan minatnya untuk kerjasama lebih lanjut dengan aliansi Quad yang melibatkan AS, Jepang, India dan Australia.

Beijing telah mengutuk pengelompokan itu sebagai upaya untuk menciptakan NATO versi Indo-Pasifik untuk melawan China.

Yoon juga mengusulkan agar Korsel membeli sistem Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) buatan AS untuk membantu mempertahankan diri dari tetangganya nuklirnya, Korea Utara.

China, yang melihat THAAD sebagai ancaman terhadap kepentingan strategisnya, sangat marah ketika mantan presiden Korea Selatan Park Geun-hye setuju untuk menerapkan sistem AS di Semenanjung Korea pada 2016.

Di bawah Presiden Petahana, Moon Jae-in, Korsel telah menerapkan kebijakan netralitas strategis untuk menghindari terjebak dalam persaingan geopolitik sengit antara China dan AS.

Ada spekulasi bahwa Yoon, yang mulai menjabat pada Mei, dapat merusak strategi keseimbangan dan membawa negara itu lebih dekat ke AS, sekutu perjanjian yang sebelumnya dia katakan berbagi dengan Korea Selatan nilai-nilai inti hak asasi manusia dan ekonomi pasar.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya