Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade/Net
Kelangkaan minyak goreng curah mulai dirasakan pedagang di pasar tradisional di beberapa daerah di Indonesia. Bahkan, stok di grosir yang menjual minyak goreng tersebut juga ikut kosong.
Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade pun mempertanyakan kinerja pemerintah dalam menjamin ketersediaan minyak goreng dan menjaga kestabilan harga minyak goreng curah dengan harga murah yang sangat dibutuhkan masyarakat dan UMKM.
"Ketua Umum Asosiasi Perdagangan Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Mas Sudaryono menghubungi saya, dia bilang pedagang pasar menjerit gara-gara minyak goreng curah yang dijanjikan pemerintah masih gaib di pasar," ujar Andre Rosiade kepada wartawan, Jumat (25/3).
"Kasihan rakyat, hanya diberi harapan palsu terus sama pemerintah, mana kinerjanya," sambungnya.
Andre menjelaskan, dalam rapat kerja Komisi VI, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan proses produksi minyak goreng curah akan ditentukan oleh Kementerian Perindustrian mulai dari produsen hingga distributor.
Apalagi kini, Kemenperin telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) 8/2022 tentang Penyediaan minyak goreng curah untuk kebutuhan masyarakat, dalam kerangka pembiayaan atau subsidi oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
"Peraturan tersebut kan mengatur kewajiban penyediaan minyak goreng curah di dalam negeri. Tapi nyatanya, ada 16 ribu pasar yang ada di Indonesia yang memiliki anggota dan pengurus APPSI tidak menemukan minyak goreng curah tersebut dengan harga Rp 14.000 per liter atau Rp 15.500 per kilogram sesuai dengan Permendag 11/2022," bebernya.
Karena itu, legislator Partai Gerindra ini, meminta pemerintah serius menyelesaikan masalah ketersediaan dan penetapan harga minyak goreng curah untuk rakyat.
"Kelangkaan minyak curah tersebut membuat banyak orang cukup merasa gelisah terutama pedang pasar dan industri UMKM. Jadi tolong pemerintah serius mengelola negara ini. Jangan kita kalah dari para mafia," tandasnya.
