Berita

Bendera negara-negara G-20/Net

Publika

G-20 Dalam Friksi

OLEH: SURYA FERMANA*
JUMAT, 25 MARET 2022 | 21:39 WIB

Forum Konferensi Tingkat Tinggi G-20 dibentuk berlatar belakang krisis Ekonomi tahun 1998 yang pertama kali diadakan di Jerman dan yang menjadi tuan rumah kementerian keuangan Jerman. Peserta G-20 adalah para menteri keuangan, Gubernur Bank Sentral dan Kepala Negara anggota G-20. Embrio G-20 berasal dari G-7 (Amerika, Kanada, Inggris, Jerman, Perancis, Italia , Jepang dan Uni Eropa. Terwakili dalam G-7) dalam menghadapi krisis ekonomi namun menurut G-7 forum tidak akan efektif mengatasi krisis bila tidak melibatkan negara lain yang juga memiliki kekuatan ekonomi. G-20 mencapai 90 persen PDB dunia, 80 persen perdagangan dunia dan 2/3 penduduk dunia.

Sepanjang 23 tahun G-20 berdiri tidak ada perbedaan politik yang tajam di antara anggotanya dan fokus pada pemecahan masalah ekonomi. Tahun ini Indonesia menjadi tuan rumah KTT G-20 yang tentunya menjadi kebanggan dan kehormatan bagi Bangsa Indonesia.

Namun tampaknya G-20 kali ini sangat berbeda dari KTT sebelumnya akibat perang Rusia vs Ukraina. Perang Rusia vs Ukraina membuat marah negara G-7 yang dalam fakta pertahanan tergabung dalam NATO plus Jepang.


Pemimpin utama G-7 de facto adalah Amerika yang menjadi adikuasa dunia. Terbaca bahwa awal mula G-20 adalah upaya perluasan hegemoni Amerika ke seluruh dunia melalui forum ekonomi.

Kemarahan G-7 kepada Rusia disertai dengan sanksi ekonomi yang sangat berat yang antara lain pembekuan aset keuangan Rusia, larangan menggunakan SWIFT perbankan, larangan zona terbang dll. Belum lagi disertai dengan embargo perusahaan swasta negara G-7 pada Rusia. Sanksi teraebut menjadikan Rusia negara yang paling banyak diberikan sanksi melebihi Iran dan Korea Utara. Rusia tidak tinggal diam dengan sanksi tersebut dengan melakukan serangan balik dengan menerapkan nasionalisasi aset investasi negara yang tidak bersahabat, tidak membayar hutang, tidak mengembalikan pesawat yang disewa, dan mewajibkan melakukan pembayaran dengan Rubel setiap transaksi pembelian migas pada negara yang tidak bersahabat.

Senjata utama Rusia perang ekonomi melawan G-7 adalah Sumber Daya Alam dan Energi. Pertakaian tersebut kasat mata dapat dilihat sebagai fenomena deglobalisasi adanya friksi yang disengaja oleh Rusia untuk menantang dominasi hegemoni Amerika di segala bidang. Rusia merasa eksistensinya di masa depan akan hilang digerus perlahan dan pasti oleh Amerika maka mereka melakukan peperangan.

Rusia beranggapan perlu ada lagi penyeimbang Amerika sebagai negara adikuasa. Pola hubungan internasional tidak lagi unipolar dan unilateral. Globalisasi bagi Rusia adalah strategi Amerika menghegemoni dunia dengan ideologi liberal-kapitalis. Pertikaian dengan menggunakan strategi Perang hybirid total di segala bidang.

Sistem keuangan G-7 terpisah dengan sistem keuangan Rusia yang membangun sistem baru dengan China. Sementara China menjadi penengah sistem keuangan G-7 dengan Rusia. Namun jika G-7 juga memberi Sanksi pada China karena bekerjasama dengan Rusia maka terjadi pembelahan total dalam sistem keuangan dan mungkin melebar pada semua bidang dan friksi Rusia vs G-7 akan terbawa ke G-20.

Inggris dan Amerika sudah meminta agar memblokade dan mengeluarkan Rusia dari G-20 namun China menolak dan Indonesia sebagai tuan rumah tentu saja juga menolak mengeluarkan Rusia dari keanggotaan G-20.

Ada beberapa Perkiraan kondisi G-20 ke depan yang antara lain:

1. G-20 diikuti minus negara G-7.
2. G-20 minus Rusia dan China.
3. Tetap utuh karena ada perdamaian Rusia vs Ukraina sehingga saling mencabut sanksi antara Rusia vs G-7.

Bila yang pertama dan kedua terjadi maka tuan rumah dengan sendirinya akan terbawa friksi. Indonesia harus siap dalam segala kondisi dan tentu saja berharap tercipta perdamaian.

*Penulis adalah pemerhati geopolitik

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya