Berita

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno/Net

Politik

Solar Langka, Pimpinan Komisi VII DPR Desak Pertamina Lakukan Pengawasan Ketat

JUMAT, 25 MARET 2022 | 08:59 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kelangkaan BBM jenis Solar terus terjadi di berbagai provinsi. Bahkan di beberapa wilayah tertentu, kelangkaan solar mengakibatkan antrian panjang di SPBU dan mengakibatkan kemacetan.

Menurut Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno, kelangkaan BBM jenis solar disebabkan dua hal utama, yakni disparitas harga yang besar antara solar subsidi dan non subsidi, serta kenaikan konsumsi solar secara drastis dari kalangan industri antara lain pertambangan.

"Disparitas harga sangat jauh antara solar subsidi seharga Rp 5.100 per liter dan solar non-subsidi dengan harga Rp 13.000 per liter," kata Eddy kepada wartawan, Jumat (25/3).


Untuk mengatasi kelangkaan itu, Eddy Soeparno yang juga Sekjen PAN ini meminta Pertamina, Dirjen Migas, BPH Migas dan aparat penegak hukum melakukan pengawasan ketat di lapangan agar subsidi tepat sasaran.

"Pengawasan harus ditingkatkan khususnya di SBPU agar solar bersubsidi tidak dikonsumsi mereka yang tidak berhak menerima solar bersubsidi," tegasnya

"Kendaraan angkutan (truk) sayur dan pelaku usaha kecil dan mikro lainnya, layak mengkonsumsi solar subsidi. Namun truk-truk pertambangan, galian pasir dan lain-lain wajib membeli solar non subsidi," lanjut Eddy

Eddy menegaskan, jika ada SPBU melanggar ketentuan itu, maka harus diberikan sanksi tegas, mulai dari penghentian supply BBM solar subsidi sampai dengan pencabutan izin operasi.

"Pengawasan perlu juga dilakukan agar kendaraan roda empat yang membeli solar subsidi tidak dimodifikasi tanki BBMnya, sehingga mampu membeli dalam jumlah besar untuk dijual kembali dengan harga non subsidi," ungkapnya

Terakhir, Eddy Soeparno mendorong adanya evaluasi segera mengenai harga BBM yang menjadi bagian subsidi atau penugasan pemerintah. Kajian ini penting untuk menyelamatkan nasib Pertamina yang saat ini menderita kerugian sangat besar akibat menjual BBM jauh di bawah keekonomian, karena tidak diperkenankan menaikkan harga BBM yang banyak dikonsumsi masyarakat (seperti Pertalite).

"Di sisi lain, harga minyak dunia saat ini terus melonjak tinggi,” demikian Eddy.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

KPK Amankan "Surat Tekanan" dari Rumah Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Kamis, 16 April 2026 | 18:15

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kasus Penyiraman Andrie Yunus Masuk Sidang Terbuka Akhir April

Kamis, 16 April 2026 | 18:09

Emil Dardak Prihatin Tiga Kepala Daerah Jatim Kena OTT KPK

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Pimpinan Ombudsman: Kasus Hery Susanto Terjadi Sebelum Menjabat

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Erick Thohir Bawa Kemenpora Tembus Top 5 Kementerian Kinerja Terbaik

Kamis, 16 April 2026 | 17:40

Puspen TNI Pastikan Sidang Kasus Andrie Yunus Terbuka

Kamis, 16 April 2026 | 17:37

BNPB Catat 23 Bencana dalam Dua Hari

Kamis, 16 April 2026 | 17:28

Fokus pada Inovasi dan Kesejahteraan, Bupati Mimika Raih KWP Award 2026

Kamis, 16 April 2026 | 17:22

Sudewo Ngaku Kangen Warga Pati

Kamis, 16 April 2026 | 17:17

Selengkapnya