Berita

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno/Net

Politik

Solar Langka, Pimpinan Komisi VII DPR Desak Pertamina Lakukan Pengawasan Ketat

JUMAT, 25 MARET 2022 | 08:59 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kelangkaan BBM jenis Solar terus terjadi di berbagai provinsi. Bahkan di beberapa wilayah tertentu, kelangkaan solar mengakibatkan antrian panjang di SPBU dan mengakibatkan kemacetan.

Menurut Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno, kelangkaan BBM jenis solar disebabkan dua hal utama, yakni disparitas harga yang besar antara solar subsidi dan non subsidi, serta kenaikan konsumsi solar secara drastis dari kalangan industri antara lain pertambangan.

"Disparitas harga sangat jauh antara solar subsidi seharga Rp 5.100 per liter dan solar non-subsidi dengan harga Rp 13.000 per liter," kata Eddy kepada wartawan, Jumat (25/3).


Untuk mengatasi kelangkaan itu, Eddy Soeparno yang juga Sekjen PAN ini meminta Pertamina, Dirjen Migas, BPH Migas dan aparat penegak hukum melakukan pengawasan ketat di lapangan agar subsidi tepat sasaran.

"Pengawasan harus ditingkatkan khususnya di SBPU agar solar bersubsidi tidak dikonsumsi mereka yang tidak berhak menerima solar bersubsidi," tegasnya

"Kendaraan angkutan (truk) sayur dan pelaku usaha kecil dan mikro lainnya, layak mengkonsumsi solar subsidi. Namun truk-truk pertambangan, galian pasir dan lain-lain wajib membeli solar non subsidi," lanjut Eddy

Eddy menegaskan, jika ada SPBU melanggar ketentuan itu, maka harus diberikan sanksi tegas, mulai dari penghentian supply BBM solar subsidi sampai dengan pencabutan izin operasi.

"Pengawasan perlu juga dilakukan agar kendaraan roda empat yang membeli solar subsidi tidak dimodifikasi tanki BBMnya, sehingga mampu membeli dalam jumlah besar untuk dijual kembali dengan harga non subsidi," ungkapnya

Terakhir, Eddy Soeparno mendorong adanya evaluasi segera mengenai harga BBM yang menjadi bagian subsidi atau penugasan pemerintah. Kajian ini penting untuk menyelamatkan nasib Pertamina yang saat ini menderita kerugian sangat besar akibat menjual BBM jauh di bawah keekonomian, karena tidak diperkenankan menaikkan harga BBM yang banyak dikonsumsi masyarakat (seperti Pertalite).

"Di sisi lain, harga minyak dunia saat ini terus melonjak tinggi,” demikian Eddy.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

Pernyataan Eggi Sebut Akhlak Jokowi Baik jadi Bulan-bulanan Warganet

Selasa, 20 Januari 2026 | 01:40

Senyum Walikota Madiun

Selasa, 20 Januari 2026 | 01:19

Rapim Kemhan-TNI 2026 Tekankan Sishankamrata sebagai Kekuatan

Selasa, 20 Januari 2026 | 00:55

Legislator PKS Dorong Penyaluran KUR Pekerja Migran Tepat Waktu

Selasa, 20 Januari 2026 | 00:35

Digiring ke Gedung KPK, Walikota Madiun Malah Minta Didoakan

Selasa, 20 Januari 2026 | 00:20

Bencana Menerjang, BUMN Datang

Senin, 19 Januari 2026 | 23:55

Polisi Bongkar Clandestine Lab Tembakau Sintetis Senilai Rp2 Miliar

Senin, 19 Januari 2026 | 23:37

Mantan Jubir KPK Ali Fikri Raih Gelar Doktor Hukum Unair

Senin, 19 Januari 2026 | 23:11

Napi Bebas Pakai Gawai di Lapas Bukan Kelalaian Biasa

Senin, 19 Januari 2026 | 23:02

Walikota Madiun Maidi Dkk Tiba di Gedung KPK, Sebagian Lewat Belakang

Senin, 19 Januari 2026 | 22:46

Selengkapnya