Berita

Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg/Net

Dunia

Urusan Ukraina Belum Selesai, Jabatan Sekjen NATO Diperpanjang hingga September 2023

KAMIS, 24 MARET 2022 | 22:21 WIB | LAPORAN: SULTHAN NABIL HERDIATMOKO

Dengan perang yang berkecamuk di Ukraina, beberapa pemimpin negara-negara sekutu NATO telah menyatakan keinginan mereka untuk memperpanjang kontrak jabatan Sekretaris Jenderal, Jens Stoltenberg setidaknya untuk satu tahun lagi, hingga September 2023.

Dilaporkan dari Financial Times dan Politico pada Kamis (24/3), 3 pejabat NATO dari AS mengemukakan ide itu untuk dibahas pada KTT NATO di hari yang sama. Dan di hari yang sama juga keputusan itu disetujui.

“Saya serahkan keputusan itu kepada 30 pemimpin NATO,” ujar Stoltenberg sebelum memulai KTT NATO.


Jika keputusan itu tidak dikemukakan dan disetujui, Stoltenberg, mantan perdana menteri Norwegia yang menjabat sebagai pejabat tinggi sipil NATO sejak Oktober 2014, direncanakan menjabat sebagai kepala Bank Sentral Norwegia pada September ini, usai masa jabatannya di NATO.

Kemudian Para pemimpin Sekutu diperkirakan akan mengumumkan penggantinya pada akhir Juni ketika mereka akan berkumpul untuk pertemuan puncak di Madrid.

Tetapi perang Rusia selama sebulan melawan Ukraina, yang menurut Presiden Vladimir Putin dimulainya sebagian karena keinginan Ukraina untuk bergabung dengan NATO, telah mengubah rencana NATO.

Namun bagi Stoltenberg, ini bukan pertama kalinya masa jabatan miliknya diperpanjang. Pada 2019, kontrak awal Stoltenberg diperpanjang dua tahun, hingga 30 September 2022, ketika sekutu bergulat dengan keributan yang disebabkan oleh Presiden AS Donald Trump saat itu.

Stoltenberg menerima penghargaan besar atas upaya mengelola hubungannya dengan Trump dan mengubah presiden yang ‘mudah terbakar’ itu menjadi pendukung NATO.

Jabatan sekretaris jenderal secara tradisional dipegang oleh orang Eropa, sedangkan posisi tertinggi militer NATO, Panglima Tertinggi Sekutu Eropa, selalu dipegang oleh perwira militer AS.

Dengan perpanjangan kontrak Stoltenberg yang hampir selesai, ada spekulasi bahwa sekutu akan bertujuan untuk memilih sekretaris jenderal wanita pertama NATO.

Kembalinya perang ke Eropa telah menempatkan para pemimpin sekutu di bawah tekanan luar biasa karena mereka telah menghadapi ancaman terbuka dari Rusia. Pemimpin Rusia, Vladimir Putin telah memperingatkan konsekuensi berat bagi siapa saja yang ikut campur dalam invasinya ke Ukraina.

Sementara itu, Ukraina telah meminta NATO untuk memberlakukan zona larangan terbang atau mengambil tindakan lain yang akan menghentikan serangan Rusia.

Sejauh ini, sekutu telah memilih untuk mengirim senjata, uang, dan memberikan dukungan lain, tetapi mengesampingkan keterlibatan langsung dalam pertempuran, termasuk zona larangan terbang.

Para pejabat AS berpendapat bahwa langkah seperti itu berbahaya bagi dunia. Itu akan melibatkan angkatan udara AS untuk menembak jatuh pesawat Rusia, yang berpotensi memperluas konflik.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

KPK Panggil VP PT Valbury Asia Futures di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:31

Karhutla Ancam Orangutan, Puluhan Satwa Dievakuasi

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:23

Kepala BPGMN hingga Menkopolkam Merapat ke Istana Jelang Ratas Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:22

Ancaman MSCI, Sudah Tepat OJK Sanksi Emiten Milik Prajogo Pangestu dan Franky Widjaja

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:20

Pemerintah Jangan Anggap Remeh Hasil Survei

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Kasus Dugaan Suap, KPK Panggil Pejabat Pemkab Lombok Barat dan Staf Hotel

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Roadmap IHT Dibutuhkan untuk Jamin Kepastian Usaha

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:05

Terancam Turun Kelas, BEI Temui MSCI Sore Ini

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:51

Kasus Suap Asuransi Perkapalan Pelni, KPK Panggil Petinggi Pialang Asuransi

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:45

Komisi III DPR Dukung Kapolri Dorong MUI Kaji Fatwa soal Vape

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:39

Selengkapnya