Berita

Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg/Net

Dunia

Urusan Ukraina Belum Selesai, Jabatan Sekjen NATO Diperpanjang hingga September 2023

KAMIS, 24 MARET 2022 | 22:21 WIB | LAPORAN: SULTHAN NABIL HERDIATMOKO

Dengan perang yang berkecamuk di Ukraina, beberapa pemimpin negara-negara sekutu NATO telah menyatakan keinginan mereka untuk memperpanjang kontrak jabatan Sekretaris Jenderal, Jens Stoltenberg setidaknya untuk satu tahun lagi, hingga September 2023.

Dilaporkan dari Financial Times dan Politico pada Kamis (24/3), 3 pejabat NATO dari AS mengemukakan ide itu untuk dibahas pada KTT NATO di hari yang sama. Dan di hari yang sama juga keputusan itu disetujui.

“Saya serahkan keputusan itu kepada 30 pemimpin NATO,” ujar Stoltenberg sebelum memulai KTT NATO.


Jika keputusan itu tidak dikemukakan dan disetujui, Stoltenberg, mantan perdana menteri Norwegia yang menjabat sebagai pejabat tinggi sipil NATO sejak Oktober 2014, direncanakan menjabat sebagai kepala Bank Sentral Norwegia pada September ini, usai masa jabatannya di NATO.

Kemudian Para pemimpin Sekutu diperkirakan akan mengumumkan penggantinya pada akhir Juni ketika mereka akan berkumpul untuk pertemuan puncak di Madrid.

Tetapi perang Rusia selama sebulan melawan Ukraina, yang menurut Presiden Vladimir Putin dimulainya sebagian karena keinginan Ukraina untuk bergabung dengan NATO, telah mengubah rencana NATO.

Namun bagi Stoltenberg, ini bukan pertama kalinya masa jabatan miliknya diperpanjang. Pada 2019, kontrak awal Stoltenberg diperpanjang dua tahun, hingga 30 September 2022, ketika sekutu bergulat dengan keributan yang disebabkan oleh Presiden AS Donald Trump saat itu.

Stoltenberg menerima penghargaan besar atas upaya mengelola hubungannya dengan Trump dan mengubah presiden yang ‘mudah terbakar’ itu menjadi pendukung NATO.

Jabatan sekretaris jenderal secara tradisional dipegang oleh orang Eropa, sedangkan posisi tertinggi militer NATO, Panglima Tertinggi Sekutu Eropa, selalu dipegang oleh perwira militer AS.

Dengan perpanjangan kontrak Stoltenberg yang hampir selesai, ada spekulasi bahwa sekutu akan bertujuan untuk memilih sekretaris jenderal wanita pertama NATO.

Kembalinya perang ke Eropa telah menempatkan para pemimpin sekutu di bawah tekanan luar biasa karena mereka telah menghadapi ancaman terbuka dari Rusia. Pemimpin Rusia, Vladimir Putin telah memperingatkan konsekuensi berat bagi siapa saja yang ikut campur dalam invasinya ke Ukraina.

Sementara itu, Ukraina telah meminta NATO untuk memberlakukan zona larangan terbang atau mengambil tindakan lain yang akan menghentikan serangan Rusia.

Sejauh ini, sekutu telah memilih untuk mengirim senjata, uang, dan memberikan dukungan lain, tetapi mengesampingkan keterlibatan langsung dalam pertempuran, termasuk zona larangan terbang.

Para pejabat AS berpendapat bahwa langkah seperti itu berbahaya bagi dunia. Itu akan melibatkan angkatan udara AS untuk menembak jatuh pesawat Rusia, yang berpotensi memperluas konflik.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya