Berita

Kepala Bidang Litigasi LBH PP Muhammadiyah, Gufroni/RMOL

Politik

Respons Nyinyiran Jodi Marhadi, LBH Muhammadiyah: Dia Jubir Kementerian Bukan Jubir Luhut

KAMIS, 24 MARET 2022 | 13:42 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

LBH PP Muhammadiyah yang ditunjuk menjadi tim kuasa hukum Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyati tidak ingin menggubris pernyataan nyinyir Jurubicara (Jubir) Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Jodi Mahardi.

Sebab, kapasitas Jodi adalah Jubir Kementerian Marves, bukan Jubir pribadi Luhut Binsar Panjaitan.

"Sehingga legal standing Jubir dalam kasus ini dipertanyakan, semestinya yang merespons pernyataan kami adalah pengacara Luhut. Jadi kami tidak perlu menanggapinya secara serius," kata Kepala Bidang Litigasi LBH PP Muhammadiyah, Gufroni kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Kamis (24/3).


Gufroni mengatakan, tudingan dari Jodi Mahardi yang menyebut LBH PP Muhammadiyah kurang riset dinilai keliru dan salah alamat. Pasalnya, kapasitas Luhut saat melaporkan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyati ke Bareskrim Polri mengaku sebagai warga negara pada umumnya bukan mengatasnamakan seorang Menteri Marvest.  

"Jadi kami tidak perlu menanggapinya secara serius apalagi menggunakan riset segala," pungkasnya.

Sebelumnya, Jurubicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi menyebut pernyataan Kepala Litigasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PP Muhammadiyah Gufroni keliru.

Sebab, Menko Luhut belum pernah diperiksa Bareskrim Polri atas kasus pencemaran nama baik yang diduga dilakukan Haris Azhar dan Fathia Lubis, salah kaprah. Menko Luhut telah dua kali datang sendiri ke Polda Metro Jaya terkait dengan kasus tersebut.

"Jadi ini yang komentar dari LBH sepertinya belum melakukan riset. Pak Luhut sudah pernah diperiksa sebagai saksi dan telah menyerahkan barang bukti,” kata Jodi saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu kemarin (23/3).

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

OKI Kecam Serangan Houthi ke Makkah dan Madinah

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:17

Jakarta Running Festival Jadi Role Model Ajang Lari Nasional

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:01

Carbon Capture di Petrokimia Gresik Berpeluang Kurangi Impor Soda Ash

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:47

KPK Bantah Kembali Sita Uang Rp40 Juta dari Salah Satu PCNU Terkait Muktamar NU

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:27

Mantan Panglima TNI Pertama dari Angkatan Laut Widodo AS Wafat

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:12

Aksi Iklim Lintas Iman Desak Siklus Karhutla Tahunan Segera Diputus

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:02

Akuisisi Saham BYAN Haji Isam Sejalan dengan UU Minerba

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:44

Bill Gates: AI Bisa Picu Gejolak Ekonomi dan Sosial Selama 20 Tahun

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:43

Kehadiran Kopdes Bawa Harapan untuk Ekonomi Desa

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:19

Pesantren Didorong Ikut Terlibat dalam Pencegahan Karhutla

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:05

Selengkapnya