Berita

Kepala Bidang Litigasi LBH PP Muhammadiyah, Gufroni/RMOL

Politik

Respons Nyinyiran Jodi Marhadi, LBH Muhammadiyah: Dia Jubir Kementerian Bukan Jubir Luhut

KAMIS, 24 MARET 2022 | 13:42 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

LBH PP Muhammadiyah yang ditunjuk menjadi tim kuasa hukum Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyati tidak ingin menggubris pernyataan nyinyir Jurubicara (Jubir) Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Jodi Mahardi.

Sebab, kapasitas Jodi adalah Jubir Kementerian Marves, bukan Jubir pribadi Luhut Binsar Panjaitan.

"Sehingga legal standing Jubir dalam kasus ini dipertanyakan, semestinya yang merespons pernyataan kami adalah pengacara Luhut. Jadi kami tidak perlu menanggapinya secara serius," kata Kepala Bidang Litigasi LBH PP Muhammadiyah, Gufroni kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Kamis (24/3).


Gufroni mengatakan, tudingan dari Jodi Mahardi yang menyebut LBH PP Muhammadiyah kurang riset dinilai keliru dan salah alamat. Pasalnya, kapasitas Luhut saat melaporkan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyati ke Bareskrim Polri mengaku sebagai warga negara pada umumnya bukan mengatasnamakan seorang Menteri Marvest.  

"Jadi kami tidak perlu menanggapinya secara serius apalagi menggunakan riset segala," pungkasnya.

Sebelumnya, Jurubicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi menyebut pernyataan Kepala Litigasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PP Muhammadiyah Gufroni keliru.

Sebab, Menko Luhut belum pernah diperiksa Bareskrim Polri atas kasus pencemaran nama baik yang diduga dilakukan Haris Azhar dan Fathia Lubis, salah kaprah. Menko Luhut telah dua kali datang sendiri ke Polda Metro Jaya terkait dengan kasus tersebut.

"Jadi ini yang komentar dari LBH sepertinya belum melakukan riset. Pak Luhut sudah pernah diperiksa sebagai saksi dan telah menyerahkan barang bukti,” kata Jodi saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu kemarin (23/3).

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Periksa Pejabat Pemprov Jatim di Kasus Dana Hibah

Senin, 13 Juli 2026 | 14:40

UPDATE

Analisis di Balik Penerimaan Eksepsi Dokter Tifa

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:52

Legislator PDIP Desak Pemerintah Benahi Infrastruktur Hulu Migas

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:34

Panglima TNI: Perang Narasi Salah Satu Ancaman Paling Berbahaya Saat Ini

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:17

PABPDSI Kawal Program Nasional Hingga ke Desa Lewat 8 Satgas Asta Cita

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:55

MBG dan Peluang Besar Bangun Ekonomi Desa

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:30

Pemerintah Buka Opsi Biayai Utang Proyek Whoosh Pakai Panda Bond

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:05

Korupsi Pakan Satwa Rp10,2 Miliar, DPR Minta Eks Dirut KBS Dihukum Berat

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:45

Lulus S2 Hukum, Mikael Saragih Ungkap PR Hukum Indonesia Tak Lagi soal Kekurangan UU

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:37

BEM Kristiani Se-Indonesia Desak Kejagung Segera Tangkap Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:16

Polri dan FBI Sepakat Perkuat Kerja Sama Penanganan Kejahatan Transnasional

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:03

Selengkapnya