Bukan Pemilu, Tapi Pembangunan IKN yang Seharusnya Ditunda

Wacana penudaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah bukanlah hal yang diingikan rakyat. Karena rakyat lebih ingin kesejahteraan dan perekonomian mereka membaik.

“Bukan Pemilu ditunda, tetapi pembangunan Ibukota nusantara (IKN) yang harus ditunda,” kata pengamat politik Universitas Syiah Kuala, Saifuddin Bantasyam, kepada Kantor Berita RMOLAceh, Rabu (23/3).

Pasalnya, pembangunan IKN itu bukan hal yang mendesak. Karena Indonesia sedang bergelut dengan masalah ekonomi dan kesehatan.

“Pembangunan ibukota baru itu juga menghabiskan dana lebih dari Rp 400 triliun,” sebut Saifuddin.

Untuk itu, Saifuddin menegaskan seharusnya isu penundaan Pemilu tidak pernah muncul.

“Ide itu merupakan ide liar dan bersifat main-main," ujar Saifuddin.

Menurut Saifuddin, konstitusi juga sudah mengatur pesta demokrasi itu berlangsung lima tahunan. Karena itu, tidak ada alasan apapun untuk menunda Pemilu.

Bahkan, kata Saifuddin, berdasarkan survei masyarakat tidak ingin Pemilu ditunda.