Berita

Anggota Komisi IX DPR RI, Harvey Malaiholo/Net

Politik

Sosialisasi Kurang Masif, Vaksinasi di 3 Kabupaten di Papua Barat Baru Capai 7 Persen

KAMIS, 24 MARET 2022 | 01:42 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Vaksinasi sebagai upaya penanggulangan pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung selama satu tahun terakhir, ternyata masih belum merata di seluruh negeri. Salah satunya adalah Provinsi Papua Barat yang saat ini masuk daftar 5 besar wilayah dengan tingkat vaksinasi Covid-19 terendah.

Hal ini terungkap saat Komisi IX DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin terkait strategi dan kebijakan vaksinasi (termasuk kebijakan vaksinasi anak, lansia dan booster), di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (23/3).

Dalam kesempatan tersebut anggota Komisi IX DPR RI, Harvey Malaiholo, menyuarakan aspirasi masyarakat Papua Barat, yang belum divaksin secara masif oleh pemerintah.


"Setelah turun ke daerah pilihan saya di Papua Barat, saya memang menemui kenyataan kenapa akhirnya Papua Barat itu masuk ke lima besar terendah dari vaksinasi, dari persentase vaksinasi yang saya dapati di lapangan adalah di kota-kota besar seperti Sorong dan Manokwari,” ucap Harvey, Rabu (23/3).

Dia menambahkan, di Sorong dan Manokwari program vaksinasi memang sudah cukup tinggi. Tapi masih ada beberapa kabupaten pelosok Papua Barat yang hingga saat ini masih rendah tingkat vaksinasinya.

"Kalau enggak salah ada tiga kabupaten yang persentasinya itu hanya mencapai  tujuh persen, baru mencapai tujuh persen,” imbuhnya.

Menurut Harvey, minimnya vaksinasi di Papua Barat lantaran sosialisasi terkait vaksinasi di daerah kurang masif.

"Setelah saya teliti lagi, yang terjadi adalah pengaruh dari pemuka agama dan juga kepala suku di sini. Nah mungkin mudah-mudahan sudah diketahui permasalahannya dan mudah-mudahan juga ada strategi sosialisasi yang bisa dilakukan di kabupaten-kabupaten yang yang persentasi vaksinasinya rendah,” tutupnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

Pernyataan Eggi Sebut Akhlak Jokowi Baik jadi Bulan-bulanan Warganet

Selasa, 20 Januari 2026 | 01:40

Senyum Walikota Madiun

Selasa, 20 Januari 2026 | 01:19

Rapim Kemhan-TNI 2026 Tekankan Sishankamrata sebagai Kekuatan

Selasa, 20 Januari 2026 | 00:55

Legislator PKS Dorong Penyaluran KUR Pekerja Migran Tepat Waktu

Selasa, 20 Januari 2026 | 00:35

Digiring ke Gedung KPK, Walikota Madiun Malah Minta Didoakan

Selasa, 20 Januari 2026 | 00:20

Bencana Menerjang, BUMN Datang

Senin, 19 Januari 2026 | 23:55

Polisi Bongkar Clandestine Lab Tembakau Sintetis Senilai Rp2 Miliar

Senin, 19 Januari 2026 | 23:37

Mantan Jubir KPK Ali Fikri Raih Gelar Doktor Hukum Unair

Senin, 19 Januari 2026 | 23:11

Napi Bebas Pakai Gawai di Lapas Bukan Kelalaian Biasa

Senin, 19 Januari 2026 | 23:02

Walikota Madiun Maidi Dkk Tiba di Gedung KPK, Sebagian Lewat Belakang

Senin, 19 Januari 2026 | 22:46

Selengkapnya