Berita

Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel/Net

Politik

Pimpinan DPR: Pemerintah Harus Jelaskan yang Dimaksud Mafia Pangan Itu Apa

SELASA, 22 MARET 2022 | 16:34 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah didesak untuk memberantas para mafia pangan yang saat ini meresahkan masyarakat. Apalagi, jelang bulan Ramadhan hampir setiap tahun harga komoditas pangan melonjak dan belum bisa diantisipasi dengan baik oleh pemerintah.

Menurut Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel para mafia pangan ini sengaja diciptakan oleh oknum tertentu untuk menggolkan kepentingan mereka dengan masyarakat.

"Nah yang ada sekarang ini para pengusaha ingin mengambil manfaat dari apa? Dari celah adanya peluang-peluang yang memungkinkan mereka untuk bisa dapat keuntungan,” ujar Gobel di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (22/3).


Namun begitu, dia meminta pemerintah memberikan penjelasan secara detail tentang definisi mafia pangan tersebut.

"Jadi harus dipisahkan kalau misal ada pemerintah mengatakan mafia pangan, yang mana dimaksud,” imbuhnya.

Legislator dari Fraksi Nasdem khawatir ada misleading tentang penyimpanan dan penimbunan. Jika pabrik memang membutuhkan minyak goreng dalam jumlah banyak, maka itu masuk dalam kategori penyimpanan.

"Itu artinya penyimpanan bukan penimbunan. Nah ini kita harus luruskan semua pengertian-pengertian daripada penyimpanan dan penimbunan, maupun juga mafia pangan atau tidak,” imbuhnya.

Pihaknya mengurai peraturan pemerintah harus dievaluasi untuk membangun iklim perdagangan yang sehat dan juga investasi yang baik.

"Ini yang pemerintah harus evaluasi terhadap semua kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturannya. Jangan akhirnya menimbulkan masalah yang lain,” tutupnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

Pernyataan Eggi Sebut Akhlak Jokowi Baik jadi Bulan-bulanan Warganet

Selasa, 20 Januari 2026 | 01:40

Senyum Walikota Madiun

Selasa, 20 Januari 2026 | 01:19

Rapim Kemhan-TNI 2026 Tekankan Sishankamrata sebagai Kekuatan

Selasa, 20 Januari 2026 | 00:55

Legislator PKS Dorong Penyaluran KUR Pekerja Migran Tepat Waktu

Selasa, 20 Januari 2026 | 00:35

Digiring ke Gedung KPK, Walikota Madiun Malah Minta Didoakan

Selasa, 20 Januari 2026 | 00:20

Bencana Menerjang, BUMN Datang

Senin, 19 Januari 2026 | 23:55

Polisi Bongkar Clandestine Lab Tembakau Sintetis Senilai Rp2 Miliar

Senin, 19 Januari 2026 | 23:37

Mantan Jubir KPK Ali Fikri Raih Gelar Doktor Hukum Unair

Senin, 19 Januari 2026 | 23:11

Napi Bebas Pakai Gawai di Lapas Bukan Kelalaian Biasa

Senin, 19 Januari 2026 | 23:02

Walikota Madiun Maidi Dkk Tiba di Gedung KPK, Sebagian Lewat Belakang

Senin, 19 Januari 2026 | 22:46

Selengkapnya