Berita

Antrean warga Sri Lanka di tengah krisis ekonomi yang melanda negara tersebut/Net

Dunia

Dialog dengan Sri Lanka, China Pertimbangkan Suntik Dana Rp 35 T

SELASA, 22 MARET 2022 | 01:55 WIB | LAPORAN: SULTHAN NABIL HERDIATMOKO

China dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk menawarkan fasilitas kredit senilai 1,5 miliar dolar AS ke Sri Lanka. Menurut Dutabesar China untuk Sri Lanka, Qi Zhenhong, keputusan diharapkan segera diambil.

Keputusan itu dikatakan sebagai bagian dari upaya China untuk membantu mereka yang merupakan bagian dari agenda Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI)-nya di tengah krisis ekonomi terburuk sejak mereka merdeka.

Seperti dikatakan Zhenhong kepada wartawan, Senin (21/3), kedua belah pihak juga membahas pinjaman terpisah hingga 1 miliar dolar AS yang diminta oleh pemerintah Sri Lanka.


Dia menambahkan, negara Asia Selatan itu ditawari pinjaman sebesar 500 juta dolar AS dari China Development Bank pada 18 Maret.

Rencana pemberian pinjaman ini memang merupakan permintaan Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, agar China membantu merestrukturisasi pembayaran utang, ketika dia bertemu dengan Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, pada Januari lalu.

"Kami percaya tujuan akhir kami adalah untuk memecahkan masalah, tetapi mungkin ada cara yang berbeda untuk melakukannya," ujar Zhenhong, menanggapi pertanyaan tentang restrukturisasi pinjaman China itu.

China adalah pemberi pinjaman terbesar keempat Sri Lanka, di belakang pasar keuangan internasional, Asian Development Bank (ADB) dan Jepang.

Selama dekade terakhir, China telah meminjamkan lebih dari 5 miliar dolar AS kepada Sri Lanka untuk pembangunan jalan raya, pelabuhan, bandara, dan pembangkit listrik tenaga batu bara.

Tetapi para kritikus mengatakan, dana itu malah digunakan untuk proyek gajah putih dengan pengembalian rendah. Tuduhan itu kemudian dibantah oleh China.

Selain bergantung dengan China, Rajapaksa mengatakan, pekan lalu Sri Lanka akan bekerja dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk membantu menyelesaikan krisis ekonomi negara itu dengan pembicaraan resmi yang akan dimulai pada pertengahan April.

Sri Lanka harus membayar utangnya senilai sekitar 4 miliar dolar AS tahun ini, termasuk obligasi negara internasional senilai 1 miliar dolar AS yang jatuh tempo pada Juli ini.

Tetapi cadangan devisanya turun menjadi 2,31 miliar dolar AS pada akhir Februari, turun sekitar 70 persen dari dua tahun lalu.

Negara ini kini berjuang untuk mengimpor kebutuhan pokoknya seperti bahan bakar dan obat-obatan dan memberlakukan pemadaman listrik nasional karena kurangnya bahan bakar untuk pembangkit listrik.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

KPK Panggil VP PT Valbury Asia Futures di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:31

Karhutla Ancam Orangutan, Puluhan Satwa Dievakuasi

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:23

Kepala BPGMN hingga Menkopolkam Merapat ke Istana Jelang Ratas Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:22

Ancaman MSCI, Sudah Tepat OJK Sanksi Emiten Milik Prajogo Pangestu dan Franky Widjaja

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:20

Pemerintah Jangan Anggap Remeh Hasil Survei

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Kasus Dugaan Suap, KPK Panggil Pejabat Pemkab Lombok Barat dan Staf Hotel

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Roadmap IHT Dibutuhkan untuk Jamin Kepastian Usaha

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:05

Terancam Turun Kelas, BEI Temui MSCI Sore Ini

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:51

Kasus Suap Asuransi Perkapalan Pelni, KPK Panggil Petinggi Pialang Asuransi

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:45

Komisi III DPR Dukung Kapolri Dorong MUI Kaji Fatwa soal Vape

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:39

Selengkapnya