Berita

Wakil Menteri Luar Negeri China, Le Yucheng/Net

Dunia

Wamenlu China: Sanksi Barat pada Rusia Tidak Masuk Akal

MINGGU, 20 MARET 2022 | 22:17 WIB | LAPORAN: SULTHAN NABIL HERDIATMOKO

Seorang pejabat pemerintahan China mengatakan bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh negara-negara Barat terhadap Rusia atas Ukraina itu tidak masuk akal.

Wakil Menteri Luar Negeri China, Le Yucheng di dalam pernyataanya pada Sabtu (19/3), juga mengakui sudut pandang Rusia tentang NATO. Le mengatakan aliansi itu seharusnya tidak memaksakan dirinya untuk ekspansi ke Timur.

Meskipun China telah menyatakan keprihatinan tentang perang Ukraina, hingga kini China belum mengutuk tindakan Rusia di Ukraina atau menyebutnya sebagai invasi.


China juga menentang sanksi ekonomi terhadap Rusia atas Ukraina. Kata Le, seharusnya sanksi itu tidak diizinkan oleh Dewan Keamanan PBB karena dilakukan sepihak.

"Sanksi terhadap Rusia semakin keterlaluan dan tidak masuk akal," ujar Le di forum keamanan di Beijing.

Ia menambahkan bahwa warga Rusia kehilangan aset luar negeri tanpa alasan.

"Sejarah telah membuktikan berkali-kali bahwa sanksi tidak dapat menyelesaikan masalah. Sanksi hanya akan merugikan rakyat biasa, berdampak pada sistem ekonomi dan keuangan dan memperburuk ekonomi global," tegas Le.

"Misi keamanan absolut NATO itu justru mengarah pada non-keamanan absolut, Ini adalah konsekuensi memaksa kekuatan besar, terutama tenaga nuklir seperti Rusia ke ujung tanduk,” tambahnya.

Pernyataan Le ini disampaikan setelah percakapan telepon antara Presiden Amerika Serikat, Joe Biden timpalannya dari China, Xi Jinping pada Jumat, dimana AS memperingatkan China tentang konsekuensi jika mereka memberikan dukungan material untuk serangan Rusia.

Rusia pada dasarnya menuntut jaminan yang mengikat secara hukum dari NATO bahwa mereka akan menghentikan ekspansinya dan kembali ke perbatasannya pada tahun 1997.

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy akhirnya mengatakan pada Rabu ini, bahwa Ukraina menghentikan tujuan lamanya untuk bergabung dengan NATO, demi mendapatkan keamanan dari negara internasional.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Seriuskah Kemdiktisaintek Menjaga Mutu Pendidikan Tinggi

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:22

Anggota Dewan Etik Golkar Diduga Terlibat Dugaan Penipuan Miliaran

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:11

Membangun Kemandirian Energi Desa Melalui Penguatan Kapasitas Local Hero

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:05

Pertamina Perkuat Kemitraan Strategis Lewat SRM Summit 2026

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:31

Kerja Sama KSPSI-UT Perluas Kesempatan Pekerja Raih Pendidikan Tinggi

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:17

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PTPN IV PalmCo Fasilitasi APRC 2026, Perputaran Ekonomi Masyarakat Meningkat

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:58

Isu Wamenhan Baru Jangan Terjebak Kepentingan Bisnis dan Korporasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:55

Paroki Kraksaan Menanti Kejelasan

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:32

Pramono-Erick Thohir Godok Persiapan FIFA ASEAN Cup di Jakarta

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:24

Selengkapnya