Berita

Wakil Menteri Luar Negeri China, Le Yucheng/Net

Dunia

Wamenlu China: Sanksi Barat pada Rusia Tidak Masuk Akal

MINGGU, 20 MARET 2022 | 22:17 WIB | LAPORAN: SULTHAN NABIL HERDIATMOKO

Seorang pejabat pemerintahan China mengatakan bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh negara-negara Barat terhadap Rusia atas Ukraina itu tidak masuk akal.

Wakil Menteri Luar Negeri China, Le Yucheng di dalam pernyataanya pada Sabtu (19/3), juga mengakui sudut pandang Rusia tentang NATO. Le mengatakan aliansi itu seharusnya tidak memaksakan dirinya untuk ekspansi ke Timur.

Meskipun China telah menyatakan keprihatinan tentang perang Ukraina, hingga kini China belum mengutuk tindakan Rusia di Ukraina atau menyebutnya sebagai invasi.


China juga menentang sanksi ekonomi terhadap Rusia atas Ukraina. Kata Le, seharusnya sanksi itu tidak diizinkan oleh Dewan Keamanan PBB karena dilakukan sepihak.

"Sanksi terhadap Rusia semakin keterlaluan dan tidak masuk akal," ujar Le di forum keamanan di Beijing.

Ia menambahkan bahwa warga Rusia kehilangan aset luar negeri tanpa alasan.

"Sejarah telah membuktikan berkali-kali bahwa sanksi tidak dapat menyelesaikan masalah. Sanksi hanya akan merugikan rakyat biasa, berdampak pada sistem ekonomi dan keuangan dan memperburuk ekonomi global," tegas Le.

"Misi keamanan absolut NATO itu justru mengarah pada non-keamanan absolut, Ini adalah konsekuensi memaksa kekuatan besar, terutama tenaga nuklir seperti Rusia ke ujung tanduk,” tambahnya.

Pernyataan Le ini disampaikan setelah percakapan telepon antara Presiden Amerika Serikat, Joe Biden timpalannya dari China, Xi Jinping pada Jumat, dimana AS memperingatkan China tentang konsekuensi jika mereka memberikan dukungan material untuk serangan Rusia.

Rusia pada dasarnya menuntut jaminan yang mengikat secara hukum dari NATO bahwa mereka akan menghentikan ekspansinya dan kembali ke perbatasannya pada tahun 1997.

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy akhirnya mengatakan pada Rabu ini, bahwa Ukraina menghentikan tujuan lamanya untuk bergabung dengan NATO, demi mendapatkan keamanan dari negara internasional.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

KPK Panggil VP PT Valbury Asia Futures di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:31

Karhutla Ancam Orangutan, Puluhan Satwa Dievakuasi

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:23

Kepala BPGMN hingga Menkopolkam Merapat ke Istana Jelang Ratas Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:22

Ancaman MSCI, Sudah Tepat OJK Sanksi Emiten Milik Prajogo Pangestu dan Franky Widjaja

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:20

Pemerintah Jangan Anggap Remeh Hasil Survei

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Kasus Dugaan Suap, KPK Panggil Pejabat Pemkab Lombok Barat dan Staf Hotel

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Roadmap IHT Dibutuhkan untuk Jamin Kepastian Usaha

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:05

Terancam Turun Kelas, BEI Temui MSCI Sore Ini

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:51

Kasus Suap Asuransi Perkapalan Pelni, KPK Panggil Petinggi Pialang Asuransi

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:45

Komisi III DPR Dukung Kapolri Dorong MUI Kaji Fatwa soal Vape

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:39

Selengkapnya