Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri/RMOL
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyampaikan renungannya selama memimpin lembaga pemberantasan korupsi. Dalam renungannya itu, dia mencoba mencari akar persoalan timbulnya korupsi, hingga berkeyakinan bahwa korupsi itu timbul akibat adanya sistem yang buruk.
“Sistem politik dan pemerintahan apapun itu apabila ia solid maka korupsi bisa dikurangi atau ditiadakan,†kata Firli kepada wartawan di Jakarta, Jumat (18/3).
Ia mencontoh, jika sistem itu solid walaupun menerapkan sistem otoriter, maka pemimpin yang baik bisa diandalkan lantaran efek dari kebaikan pemimpin turun ke bawah secara deras dan masif.
Pada sistem otoriter ini, meskipun pemimpin akan ditakuti. Namun, jika pemimpinnya memahami etika dan hukum komitmen dengan kehidupan yang bersih dan anti korupsi, maka kebaikan pemimpin itu akan segera menjadi budaya birokrasi dan politik.
“Terlepas orang di luar sana mencela sistem otoriter tersebut,†kata Firli.
Namun sebaliknya, lanjut Firli, dalam sistem demokrasi pemimpin bukan segala-galanya. Sebab, dalam demokrasi kebebasan warga negara dijaga seluas-luasnya, berbeda dengan sistem otoriter yang mengekang kebebasan rakyat.
“Itulah sebabnya sering dalam sistem demokrasi percobaan untuk melakukan tindak pidana juga meluas. Hal ini adalah akibat kebebasan yang ada pada diri orang masing-masing tidak saja pejabat dan politisi bahkan juga rakyat biasa, bebas digunakan,†beber Firli.
Oleh karena Indonesia telah memilih dan menerapkan sistem demokrasi maka, kata Firli lagi, tidak ada cara lain kecuali menyempurnakan sistem demokrasi Indonesia untuk menjadi sistem demokrasi yang solid.
“Sistem demokrasi kita harus bekerja secara sempurna,†tukas Firli.
Bagaimana lantas menyempurnakan sistem demokrasi ini, Firli menawarkan cara pandang yang pertama yakni harus terus menerus menyempurnakan regulasi. Tujuannya, agar tidak ada celah dalam aturan permainan.
Sistem regulasi haruslah
fully regulated untuk menghindari lahirnya tindak korupsi atau yang memungkinkan terjadinya tindak korupsi yang memanfaatkan kekosongan hukum.
Kemudian kedua, membangun kelembagaan yang transparan dan profesional. Dan ketiga ialah pemimpin yang memberikan contoh dan mendorong agar korupsi tersebut ditentang dan tidak lagi menjadi budaya politik dan birokrasi kita.
Pasalnya, Firli menegaskan bahwa pemimpin bukan sekedar memberi contoh melainkan pemimpin membangun sistem dan mendorong perbaikan sistem yang menutup celah peluang terjadinya korupsi. Dengan sistem yang kuat dan baik maka tidak ada lagi celah terjadinya korupsi.
Oleh sebab itu, Firli mengajak para pemimpin partai politik khususnya dan semua pihak memberi andil pada tidak hanya untuk meniadakan peluang terjadi korupsi, tetapi juga tidak membiarkan praktik praktik yang ramah dengan korupsi dan perilaku koruptif berkembang dalam sistem.
Sebab, menurutnya, korupsi dalam sistem sangat terkait dengan penggunaan uang negara. Maka tugas para pemimpin adalah harus memastikan bahwa tiap rupiah uang negara dipergunakan secara benar dan hanya untuk kepentingan rakyat dan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat.
Namun, Firli mengingatkan bahwa semua ini hanya bisa tegak dalam sistem yang bekerja dengan baik. Jika pemimpin, terutama pemimpin politik berjuang menciptakan sistem anti korupsi maka semua tindakan pejabat akan ada dalam standar etika yang tinggi.
Akan tetapi, sambungnya, jika pemimpin mulai longgar dan membiarkan anomali dalam sistem, maka lambat laun efektifitas sistem termasuk sistem anti korupsi akan melemah dan akhirnya hancur.
“Ini salah satu catatan saya mengapa kemarin saya mengingatkan terkait sistem pemilu kita. Sebab pemilu adalah tahap awal yang paling penting dalam menciptakan sistem demokrasi yang solid dan akhirnya berefek pada sistem anti korupsi,†jelas Firli.
Karena sejatinya, masih kata Firli, komitmen para pemimpin partai politik tidak boleh melemahkan indikator demokrasi. Sebab, dengan melemahnya indikator demokrasi dapat dipastikan langsung berakibat melemahnya sistem anti korupsi.
“Mari kita beri perhatian kepada sistem demokrasi kita,†pungkas Firli.
