Berita

Gatot Nurmantyo/Net

Politik

Gatot Nurmantyo: Logika Legislatif dan Eksekutif Senang Jika Pemilu Ditunda untuk Langgengkan Kekuasaannya

JUMAT, 18 MARET 2022 | 22:49 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengatakan orang yang menginginkan penundaan Pemilu memiliki logika berpikir ingin berkuasa secara terus menerus untuk kepentingannya sendiri.

"Logika berpikirnya begini, kalau saya sebagai anggota DPR tentunya dengan perpanjangan 3 tahun, logika berpikir saya ya senang dong,” ucap Gatot saat ditemui Kantor Berita Politik RMOL di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (18/3).

Menurutnya, eksekutif dan legislatif yang mewacanakan penundaan Pemilu berpikir tidak akan mengeluarkan uang terlalu banyak. Sebab, dua tahun penundaan merupakan waktu yang singkat untuk menggelontorkan uang untuk kepentingan politik.


"Tidak usah keluarkan duit untuk kampanye, saya tambah 3 tahun posisi saya tidak berubah kan sama-sama senang, DPR juga senang yang senep kan rakyat seperti itu logika berpikirnya,” katanya.

"Jadi kalau sekarang ini pakai gampang-gampang sajalah ngelihatnya, kalau seperti itu,” imbuhnya.

Pihaknya menambahkan, jika ada perpanjangan masa jabatan presiden, pasti ada dukungan langsung di legislatif dalam hal ini DPR, MPR dan DPD RI.

Secara logika, kata Gatot, akan membuat senang para politisi yang berkuasa, sehingga akan menambahkan masa jabaatannya lagi hingga lima tahun atau tiga periode.

"Maka kalau ada perpanjangan pasti ada dukungan dari DPR, kalau tidak, tidak mungkin. Logika berpikir saya sebagai anggota DPR yang nikmat-nikmat saja tidak usah kampanye tidak usah apa, tambah 3 tahun nanti tambah lagi 2 tahun,” ucapnya.

Gatot justru mempertanyakan kepada para wakil rakyat dan juga pejabat tinggi negara yang meminta penundaan Pemilu. Atas dasar apa mereka bisa duduk nyaman di kursi jabatannya saat ini.

“Sekarang ini yang perlu ditanyakan adalah DPR itu bisa duduk di situ oleh siapa? kan saya bilang mereka yang senang rakyat yang senep. Berarti kalau dia duduk di situ mendukung pertambahan itu menggunakan legalitasnya sebagai apa suara rakyat atau suara pribadi masing-masing?” tanyanya.

“Pasti Mereka pun berpikir oh nanti akan dipilih oleh rakyat karena dia bertahan dengan kehendak rakyat dan konstitusi Nah sekarang kan sudah muncul jangan pilih partai ini  maka mereka berpikir untuk membuat partai baru itu bisa terjadi,” tutupnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

Sambut Imlek

Selasa, 20 Januari 2026 | 12:12

Warning Dua OTT

Selasa, 20 Januari 2026 | 12:01

AS Kirim Pesawat Militer ke Greenland, Denmark Tambah Pasukan

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:41

Purbaya: Tukar Jabatan Kemenkeu-BI Wajar dan Seimbang

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:34

Sumbar Perlu Perencanaan Matang Tanggap Bencana

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:32

Stasiun MRT Harmoni Bakal Jadi Pusat Mobilitas dan Aktivitas Ekonomi

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:29

Juda Agung Resign, Keponakan Prabowo Diusung Jadi Deputi Gubernur BI

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:20

Kepala Daerah Harus Fokus Bekerja Bukan Cari Celah Korupsi

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:16

Presiden Bulgaria Mundur di Tengah Krisis Politik

Selasa, 20 Januari 2026 | 10:53

Bupati Pati Sudewo Cs Digiring ke Gedung Merah Putih KPK

Selasa, 20 Januari 2026 | 10:41

Selengkapnya