Berita

Gatot Nurmantyo/Net

Politik

Gatot Nurmantyo: Logika Legislatif dan Eksekutif Senang Jika Pemilu Ditunda untuk Langgengkan Kekuasaannya

JUMAT, 18 MARET 2022 | 22:49 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengatakan orang yang menginginkan penundaan Pemilu memiliki logika berpikir ingin berkuasa secara terus menerus untuk kepentingannya sendiri.

"Logika berpikirnya begini, kalau saya sebagai anggota DPR tentunya dengan perpanjangan 3 tahun, logika berpikir saya ya senang dong,” ucap Gatot saat ditemui Kantor Berita Politik RMOL di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (18/3).

Menurutnya, eksekutif dan legislatif yang mewacanakan penundaan Pemilu berpikir tidak akan mengeluarkan uang terlalu banyak. Sebab, dua tahun penundaan merupakan waktu yang singkat untuk menggelontorkan uang untuk kepentingan politik.


"Tidak usah keluarkan duit untuk kampanye, saya tambah 3 tahun posisi saya tidak berubah kan sama-sama senang, DPR juga senang yang senep kan rakyat seperti itu logika berpikirnya,” katanya.

"Jadi kalau sekarang ini pakai gampang-gampang sajalah ngelihatnya, kalau seperti itu,” imbuhnya.

Pihaknya menambahkan, jika ada perpanjangan masa jabatan presiden, pasti ada dukungan langsung di legislatif dalam hal ini DPR, MPR dan DPD RI.

Secara logika, kata Gatot, akan membuat senang para politisi yang berkuasa, sehingga akan menambahkan masa jabaatannya lagi hingga lima tahun atau tiga periode.

"Maka kalau ada perpanjangan pasti ada dukungan dari DPR, kalau tidak, tidak mungkin. Logika berpikir saya sebagai anggota DPR yang nikmat-nikmat saja tidak usah kampanye tidak usah apa, tambah 3 tahun nanti tambah lagi 2 tahun,” ucapnya.

Gatot justru mempertanyakan kepada para wakil rakyat dan juga pejabat tinggi negara yang meminta penundaan Pemilu. Atas dasar apa mereka bisa duduk nyaman di kursi jabatannya saat ini.

“Sekarang ini yang perlu ditanyakan adalah DPR itu bisa duduk di situ oleh siapa? kan saya bilang mereka yang senang rakyat yang senep. Berarti kalau dia duduk di situ mendukung pertambahan itu menggunakan legalitasnya sebagai apa suara rakyat atau suara pribadi masing-masing?” tanyanya.

“Pasti Mereka pun berpikir oh nanti akan dipilih oleh rakyat karena dia bertahan dengan kehendak rakyat dan konstitusi Nah sekarang kan sudah muncul jangan pilih partai ini  maka mereka berpikir untuk membuat partai baru itu bisa terjadi,” tutupnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

KPK Amankan "Surat Tekanan" dari Rumah Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Kamis, 16 April 2026 | 18:15

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kasus Penyiraman Andrie Yunus Masuk Sidang Terbuka Akhir April

Kamis, 16 April 2026 | 18:09

Emil Dardak Prihatin Tiga Kepala Daerah Jatim Kena OTT KPK

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Pimpinan Ombudsman: Kasus Hery Susanto Terjadi Sebelum Menjabat

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Erick Thohir Bawa Kemenpora Tembus Top 5 Kementerian Kinerja Terbaik

Kamis, 16 April 2026 | 17:40

Puspen TNI Pastikan Sidang Kasus Andrie Yunus Terbuka

Kamis, 16 April 2026 | 17:37

BNPB Catat 23 Bencana dalam Dua Hari

Kamis, 16 April 2026 | 17:28

Fokus pada Inovasi dan Kesejahteraan, Bupati Mimika Raih KWP Award 2026

Kamis, 16 April 2026 | 17:22

Sudewo Ngaku Kangen Warga Pati

Kamis, 16 April 2026 | 17:17

Selengkapnya