Dengar Keluhan Warga Bojongkoneng, Komisi III akan Bentuk Pansus Mafia Tanah

Sengketa tanah yang terjadi antara warga Bojongkoneng dan pihak Sentul City ternyata belum selesai.
Hal itu didapati Komisi III DPR RI saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (17/3).

Di depan warga, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Adies Kadir mengatakan, pihaknya akan segera membentuk panitia khusus (Pansus) terkait sengketa tanah antara warga Desa Bojong Koneng dan Desa Cijayanti dengan pihak Sentul City.

Pembentukan Pansus juga diakui telah disepakati sembilan fraksi yang ada di DPR RI.

Pembentukan Pansus juga diakui telah disepakati sembilan fraksi yang ada di DPR RI.

“Dari sembilan fraksi yang hadir, hampir semua tadi berkesimpulan bahwa kami akan membentuk Pansus Mafia Tanah, kita akan bekerja sama dengan komisi II,” ucap Adies di lokasi.

Menurutnya, kasus yang terjadi di Bojongkoneng dan Cijayanti ini merupakan contoh utama dalam sengketa tanah yang ada di Indonesia.

"Kita akan mulai telisik bagaimana sertifikat bisa keluar di tengah masyarakat menempati ratusan tahun dan juga sudah membayar PBB. Kami akan memulai dari sini dan semua fraksi hampir menyetujui,” tegasnya.

Minggu depan, Komisi III DPR RI akan memanggil pihak Sentul City untuk dimintai keterangannya terkait sengketa lahan di Bojongkoneng dan Cijayanti.

"Nanti, kita akan memanggil pengembang ke DPR untuk kita tanyakan, apakah benar yang disampaikan kepada masyarakat. Setelah itu kita akan rakor dengan aparat penegak hukum di Polda Jabar,” tandasnya.