Berita

Ketua Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha) Azmi Syahputra/RMOL

Politik

HET Minyak Goreng Dicabut, Alpha: di Mana Jargon Pemerintah Tak Boleh Kalah?

KAMIS, 17 MARET 2022 | 14:37 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pemerintah benar-benar kehilangan muka saat tidak bisa kokoh pada pendiriannya soal penetapan harga pasar minyak goreng. Bahkan, pemerintah seperti tidak bertaring dihadapan para produsen minyak goreng.

Ketua Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha) Azmi Syahputra mengatakan, khususnya Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi sebagai regulator perdagangan benar-benar tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya.

Kata Azmi, Mendag Lutfi tidak mampu mempertahankan kebijakan pemerintah soal satu harga minyak goreng yang harga eceran tertinggi (HET) dipatok sebelumnya Rp 14 ribu per liter untuk kemasan premium.


"Dalam hal mengeluarkan kebijakan satu harga, tindakan faktualnya tidak digubris oleh pengusaha, kebijakannya tidak dapat dioperasionalkan, malah jadi 'jebakan sendiri'," kata Azmi kepada redaksi, Kamis (17/3).

"Sehingga janji pemerintah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dengan harga terjangkau tidak tercapai, yang ada minyak goreng tetap langka dan pada akhirnya harganya naik dari HET Rp 14.000 kini mencapai Rp 25.000," sambungnya.

Selain soal HET, lanjutnya, belakangan kebijakan itu dicabut dan harga minyak goreng dipastikan sesuai mekanisme pasar.

"Malah untuk minyak kemasan pemerintah mencabut aturan HET dan menyerahkan harga melalui mekanisme pasar, yang dampaknya dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, jelas ini membuat wajah, reputasi termasuk kekuasaan pemerintah," terangnya.

Azmi mengingatkan, seharusnya pemerintah bisa tegas dan tidak kalah pada korporasi yang mengarah pada praktik kartel dalam kasus minyak goreng. Jika masalah ini tidak selesai, ke depan tentu akan lebih mudah pengusaha mengatur jalan pemerintah.

"Siap-siap saja ke depan akan ada 'harga suka-suka' yang dibuat kelompok pengusaha tertentu, ini  dapat mengarah pada ekonomi rakyat dalam bahaya, posisi rakyat akan semakin tertekan, terus di mana  jargon atau slogan pemerintah tidak boleh kalah?" tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Lewat Digitalisasi Berbasis AI, Pentahelix Dorong UMKM Naik Kelas

Sabtu, 21 November 2026 | 02:28

Serangan Negatif terhadap Dasco Bentuk Pelemahan Rezim Prabowo

Sabtu, 21 November 2026 | 02:08

Kebijakan Moneter dan Tekanan Kurs Rupiah

Sabtu, 21 November 2026 | 01:51

Jubir Gerindra: Fitnah Terhadap Sufmi Dasco Diduga Ada Agenda Politik!

Sabtu, 21 November 2026 | 01:24

Nonton Bareng Film ‘Laut Bercerita’ Bersama Aktivis Lintas Generasi

Sabtu, 21 November 2026 | 01:00

Menko Yusril Dukung Percepatan Revisi UU Pertahanan, Ini Alasannya

Sabtu, 21 November 2026 | 00:48

Dasco Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum Buntut Sang Anak jadi Korban Perundungan

Sabtu, 21 November 2026 | 00:27

Menteri Hukum Ajak HIPMI Kembangkan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Sabtu, 21 November 2026 | 00:05

PP YHT Peringati HUT ke-80 Lewat Aksi Donor Darah

Jumat, 20 November 2026 | 23:45

Pemkot Semarang Didesak Tindak Tegas Hotel Okupasi Trotoar

Jumat, 20 November 2026 | 23:15

Selengkapnya