Berita

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menjadi orang dekat Jokowi yang pa;ing gencar suarakan penundaan Pemilu/Net

Politik

PDIP Tidak Berani ke Luhut, Herdiansyah Endus Ada Skenario Pemain Penundaan Pemilu di Tubuh Koalisi

RABU, 16 MARET 2022 | 18:44 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

PDI Perjuangan hilang tanduk tajamnya ketika menghadapi Menteri Koordinator BIdang Kemaritman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan yang kerap membuat gaduh masyarakat.

Publik bertanya-tanya soal sikap PDI Perjuangan yang seakan-akan tidak mampu menegur Presiden Joko Widodo karena tidak memberi peringatan kepada Luhut Binsar Panjaitan.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Herdiansyah berpendapat, sikap lembeknya PDIP akan membuat publik bertanya-tanya, karena saat ini menjadi partai penguasa pemerintah.


“Kenapa sih dengan Luhut ini? kenapa tidak berani tegur?” kata Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Herdiansyah dalam acara diskusi virtual Forum Tebet, bertemakan Menguak Motif di Balik Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Rabu (16/3).

Dia mengurai, ada dua kemungkinan kenapa PDI Perjuangan seakan-akan sulit untuk menegur Luhut dan Jokowi.

“Satu itu memang bagian dari skenario bersama memang sudah di-briefing bahwa kemungkinan ada skandal yang dimainkan secara bersama-sama oleh partai koalisi pemerintah,” katanya.

Yang kedua, kata Herdiansyah, bahwa PDI Perjuangan tidak berani dengan Luhut.

Herdiansyah mengaku prihatin dengan statemen para kader PDI Perjuangan yang sangat keras terhadap Luhut namun tidak berani langsung mengambil tindakan strategis.

Herdiansyah mencontohkan, sikap yang bisa diambil adalah melaporkan Luhut kepada aparat penegak hukum lantaran kerap offside dalam pernyataannya.

“Saya malah tidak habis pikir kalau kemudian PDIP statement Bung Wanto tadi menyatakan bahwa siapapun yang mengusung berupaya untuk menunda Pemilu adalah bagian dari apa yang kita anggap sebagai pengkhianat konstitusi tentunya PDIP harus berani juga dong dengan Luhut,” tutupnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya