Berita

Pengamat ekonomi, Anthony Budiman/Repro

Politik

Anthony Budiawan: Jika Lembek Sikapi Penundaan Pemilu, Jokowi akan Dianggap Lindungi Oligarki

RABU, 16 MARET 2022 | 16:15 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Para oligarki akan ketar-ketir tidak ada yang melindungi jika Presiden Joko Widodo lengser pada 2 tahun lagi. Kuat dugaan para oligarki akan berusaha menjaga agar kekuasaannya bisa bertahan.

Demikian pandangan pakar ekonomi Anthony Budiawan saat menghadiri diskusi virtual Forum Tebet, bertemakan Menguak Motif di Balik Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Rabu (16/3).

Anthony mengaku khawatir Presiden Joko Widodo akan diremehkan rakyatnya sendiri jika tidak memiliki sikap tegas tentang wacana penundaan Pemilu.


"Mereka (oligarki) bertanya-tanya 2 tahun ini akan cepat, siapa yang bisa melindungi saya nanti? Apakah saya tidak akan terjerat lagi,” kata Anthony.

Anthony mengatakan, oligarki yang memiliki dosa di negara ini akan ketakutan, karena Jokowi bakal lengser dua tahun lagi. Lengsernya Jokowi itu membuat para oligarki  harus memutar otak untuk mengamankan asetnya yang selama ini tidak terendus aparat.

“Mereka yang mempunyai dosa akan berpikir saya akan menjaga kekuasaan saya supaya jangan direbut supaya saya bisa tetap mengamankan,” imbuhnya.

Dia mengurai, banyak pandangan masyarakat yang menengarai pemerintahan Jokowi terkesan melindungi kaum oligarki di lingkaran kekuasaan.

“Itulah perspektif-perspektif dari publik sehingga dibilang Jokowi berusaha untuk melindungi dan takut, tetapi kebijakan panik dan kalap ini menciptakan kebijakan blunder,” katanya.

Menurutnya, adanya wacana penundaan Pemilu merupakan hal yang blunder yang seharusnya tidak didengungkan pemerintah. Apalagi, wacana penundaan Pemilu tidak menguntungkan masyarakat.

Seharusnya, sebagai pemimpin yang akan habis masa jabatannya, Jokowi bisa memberikan legacy berupa demokrasi yang baik untuk rakyat. Ia menyayangkan sikap Jokowi yang terkesan lembek terhadap wacana penundaan Pemilu.

“Demokrasi ini jangan diacak-acak, anda dua periode selesai saya berterima kasih. Tidak ada yang mau demokrasi diperkosa dan ini kebijakan blunder,” tutupnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

Sambut Imlek

Selasa, 20 Januari 2026 | 12:12

Warning Dua OTT

Selasa, 20 Januari 2026 | 12:01

AS Kirim Pesawat Militer ke Greenland, Denmark Tambah Pasukan

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:41

Purbaya: Tukar Jabatan Kemenkeu-BI Wajar dan Seimbang

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:34

Sumbar Perlu Perencanaan Matang Tanggap Bencana

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:32

Stasiun MRT Harmoni Bakal Jadi Pusat Mobilitas dan Aktivitas Ekonomi

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:29

Juda Agung Resign, Keponakan Prabowo Diusung Jadi Deputi Gubernur BI

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:20

Kepala Daerah Harus Fokus Bekerja Bukan Cari Celah Korupsi

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:16

Presiden Bulgaria Mundur di Tengah Krisis Politik

Selasa, 20 Januari 2026 | 10:53

Bupati Pati Sudewo Cs Digiring ke Gedung Merah Putih KPK

Selasa, 20 Januari 2026 | 10:41

Selengkapnya