Indonesia saat ini berada di meja utama dunia, seiring dengan jabatan Presidensi G20 untuk pertama kalinya.
Mestinya ini menjadi momen bersejarah di mana Indonesia bisa membuat jejaknya di dunia. Namun, agaknya Indonesia lebih memilih melewatkan kesempatan itu.
G20 adalah forum internasional yang fokus pada koordinasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan. Namun, bukan tidak mungkin Indonesia bisa mengambil inisiatif apa pun tentang apa yang terjadi saat ini, yang mungkin paling vital yang terkait dengan dunia internasional, yaitu invasi Rusia ke Ukraina. Sayangnya, Indonesia memilih diam.
"Indonesia, seperti tetangganya Singapura dan Filipina, memilih mendukung keputusan PBB yang mengkritik Rusia. Namun, Indonesia tidak berusaha memanfaatkan tempatnya saat ini untuk mengumpulkan hampir semua anggota G20 untuk mengambil sikap terhadap invasi Rusia," ujar Philip Bowring, pendiri dan editor konsultan
Asia Sentinel, dalam artikelnya yang tayang hari ini, Rabu (16/3).
Invasi Rusia tidak hanya mengancam dan mengganggu perdagangan di komoditas utama seperti gandum, bahan bakar, dan nikel, menurutnya. Invasi Rusia juga menyebabkan kerusakan dalam rantai pasokan yang melayani semua jenis industri termasuk chip laptop yang penting bagi banyak industri dan secara singkat menyediakan bahkan lebih awal dari gerakan Rusia.
Rusia menyediakan bagi Uni Eropa 40 persen bahan bakar murninya, 27 persen impor minyaknya, dan 40 persen impor batu baranya. Ukraina mengekspor sepertiga dari biji-bijian dunia. Ketika dua negara tersebut berperang, maka gangguan terhadap penyediaan tersebut akan mendatangkan bahaya finansial yang besar bagi dunia.
Indoneisa, satu-satunya anggota dari Asia Tenggara dengan 600 juta individu, sangat bergantung pada perdagangan dunia. Indonesia memiliki kewajiban untuk menyuarakan aspirasinya dan membawa topik Invasi ke meja G20, alih-alih memisahkan forum tersebut dari isu konflik yang terjadi antara Ukraina dan Rusia.
"Rusia merupakan salah satu negara anggota di dalam forum tersebut, Indonesia dianggap bisa memanfaatkan perannya sebagai Presiden G20 untuk mengupayakan mediasi damai antara kedua negara," tegas Bowring.
Komentar Bowring muncul menyusul pernyataan Indonesia yang menegaskan bahwa Presidensi G20 Indonesia akan tetap fokus pada tiga agenda utama yaitu arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi, tanpa menyeret konflik Rusia-Ukraina.
"G20 memang ditargetkan pada keuangan, bukan poin politik. Mungkin bisa menjadi bahan diskusi bahwa pertanyaan tentang tindakan Rusia yang mengancam, tidak kurang dari kerugian keuangan internasional karena pandemi Covid-19," katanya, menambhakan bahwa presentasi Indonesia sendiri melalui situs G20 lebih menunjukkan promosi pariwisata sebagai sesuatu yang lebih penting.
"Presiden Joko Widodo bercita-cita menjadi tokoh global yang mewakili bangsa yang besar dan demokratis, namun tampaknya kurang memikirkan cara untuk mewujudkannya," ujar Bowring.
Menurutnya, jika Indonesia ingin menjadi energi dunia, maka harus bersikap menyenangkan bagi banyak pihak.
“Ukraina hanyalah kasus terbaru. Jakarta menutupi kepalanya dengan pasir saat ia duduk di kursi presidensi G20, yang semestinya digunakan untuk mengambil fungsi penting di dunia dan bahkan urusan Asia,†tegasnya.
