Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju berkemah di lokasi IKN Nusantara/Ist
Acara kemah bersama Presiden Joko Widodo di IKN Nusantara, Kalimantan Timur, ternyata menginspirasi sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju. Mereka mengusulkan agar peringatan Hari Kemerdekaan RI 2024 digelar di IKN Nusantara.
"Ya ini kan baru dimulai, namanya rencana, ada beberapa menteri yang menyampaikan untuk nanti di 2024 (peringatan) 17 Agustus dilakukan di sini," ucap Presiden Jokowi dalam video yang dirilis kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden, Selasa (15/3).
Menurut Jokowi, dirinya menampung usulan tersebut dan akan melihat perkembangan yang ada, apakah usulan sejumlah menteri itu bisa dilaksanakan atau tidak.
"Ya kita lihat nantinya seperti apa. Kalau memang istana dan beberapa kementerian sudah jadi, atau mungkin fasilitas lain-lainnya sudah jadi ya bisa saja. Tapi nanti lah kita putuskan setelah kelihatan progresnya," imbuhnya.
Presiden sempat mengatakan bahwa berdasarkan kajian diperkirakan pembangunan IKN Nusantara akan memakan waktu 15-20 tahun untuk betul-betul selesai.
Soal pembangunan IKN Nusantara Jokowi menegaskan perlu ada kolaborasi dan dukungan dari seluruh komponen bangsa. Karena ini adalah sebuah pekerjaan besar dan tidak bisa dibilang mudah.
"Sehingga diperlukan kolaborasi, kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dari BUMN, dari masyarakat, TNI, Polri, dan seluruh komponen bangsa ini agar dukungan yang ada ini betul-betul bisa kita maksimalkan dalam rangka mempercepat pembangunan ibukota Nusantara ini," tutur Jokowi.
Pada Senin (14/3), Presiden Jokowi memimpin prosesi penyatuan tanah dan air dari 34 provinsi yang dibawa para kepala daerah masing-masing di Titik Nol IKN Nusantara. Proses ini merupakan wujud dukungan dan penyatuan niat pembangunan IKN Nusantara.
Usai prosesi, Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo berkemah di lokasi IKN Nusantara. Ditemani sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju seperti Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
