Tidak ada yang perlu dipermasalahkan dari pesan berantai yang dibuat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, isi pesan yang disebar berisi ajakan kebaikan.
Begitu kata Peneliti Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) Ahmad A. Hariri menanggapi adanya laporan dari Indonesia Memanggil (IM57+) Institute, wadah kelompok mantan pegawai KPK yang tidak lulus saat menjalani Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK.
Menurutnya, isi pesan ini justru seharusnya mendapat dukungan semua pihak. Namun demikian, dia tetap menghargai adanya keterlibatan publik dalam mengawasi kinerja KPK.
“Itu penting. Namun lebih terpenting lagi, kita menghormati keberadaan Dewas KPK dengan tidak memanfaatkan fungsinya hanya demi kepentingan kelompok atau hanya sekedar berlatar ketidaksukaan,†tegasnya kepada redaksi, Selasa (15/4).
Ahmad Hariri mengurai bahwa Dewas KPK adalah kultur baik yang lahir dari amanat UU 19/2019. Tujuannya, agar kerja lembaga antirasuah lebih terbuka dan konsisten menjaga marwah.
“Di awal pembentukannya, sebagian orang menolak kehadiran dewas. Tapi nyatanya, Dewas KPK terbukti penting dan saat ini kita dapat mengawasi KPK lebih transparan,†sambungnya.
Hanya saja, Ahmad Hariri menyayangkan jika kultur yang baik ini kemudian dirusak oleh kebiasaan-kebiasaan kelompok tertentu yang tidak ingin KPK lebih baik, lebih terbuka, dan hanya ingin KPK sesuai seleranya saja. Sesungguhnya, sambung Ahmad Hariri, hal semacam ini yang kemudian melemahkan pemberantasan korupsi.
Kembali ke persoalan SMS blast. Ahmad Hariri meluruskan bahwa program ini bukan hal baru. Program ini giat rutin tahunan KPK yang dilaksanakan sesuai prosedur.
“Maka janganlah sekarang mencari-cari kesalahan kalau masalahnya hanya membuat orang dipersalahkan. Manusia sempurna, bukanlah manusia yang tidak pernah berbuat salah, tetapi manusia yang selalu belajar dari kesalahan,†tutupnya sembari mengutip pesan berantai KPK itu.
